Walhi Ungkap 3 Masalah Lingkungan Krusial di Ibu Kota Negara Baru

  • Bagikan
Walhi Ungkap 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara Baru

Akses Disini, Jakarta — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah tidak memberlakukan proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pasalnya, Walhi mencatat setidaknya ada tiga permasalahan lingkungan dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di lokasi calon IKN.

Manajer Kampanye Nasional Walhi Wahyu Perdana mengatakan tiga masalah itu adalah ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“Dalam IKN KLHS, hasil kajian menunjukkan setidaknya ada 3 masalah mendasar jika IKN dipaksakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).


teks alternatif

Wahyu mengatakan, salah satu ancaman terhadap tata air adalah sistem hidrologi. Dalam KLHS disebutkan sistem akan terganggu dan air tanah tidak mencukupi.

Dalam laporan WALHI bersama sejumlah LSM lingkungan lainnya juga disebutkan bahwa lokasi IKN merupakan kawasan yang strategis dan mendukung kebutuhan sumber daya air untuk 5 wilayah sekaligus.

Lima bidang yang dimaksud adalah; Wilayah pesisir Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, khususnya Kabupaten Samboja, Kabupaten Muara Jawa dan Kabupaten Loa Kulu serta Kota Samarinda khususnya di bagian selatan.

Walhi mengatakan, dalam kondisi normal, Kota Balikpapan kerap dihadapkan pada krisis ketersediaan air bersih dan air minum. Dengan demikian, Panajam Paser menjadi sumber air bagi Balikpapan.

“Meskipun dalam RTRW telah ditetapkan 52 persen kawasan kota merupakan kawasan lindung, namun warga Kota Balikpapan masih mengalami masalah krisis air,” dikutip dari ‘New Capital City for Who?’ Laporan.

Selain masalah sistem hidrologi, Wahyu mengatakan masalah lain adalah daerah tangkapan air yang terganggu, risiko pencemaran air dan kekeringan.

“Sumber air bersih yang tidak mencukupi sepanjang tahun, ketidakmampuan mengelola air limbah yang dihasilkan dari IKN dan pendukungnya,” lanjutnya.

Masalah kedua terkait ancaman terhadap flora dan fauna, salah satunya akan meningkatkan risiko konflik antara hewan dan manusia.

“Di antara kasus yang muncul adalah buaya,” katanya.

Selain itu, beberapa flora dan fauna yang memiliki fungsi jasa ekosistem penting juga terancam. Selain itu, pembangunan IKN akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar.

Masalah ketiga menyangkut ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan. Wahyu mengatakan lokasi IKN merupakan kawasan yang rawan pencemaran minyak.

“Pada kasus sebelumnya, lokasi yang terkena dampak pencemaran tumpahan minyak Pertamina,” katanya.

Wahyu mengatakan tingginya tingkat pencemaran menimbulkan risiko penipisan unsur hara di wilayah pesisir dan laut.

Selain itu, tingginya jumlah konsesi pertambangan dan banyaknya lubang tambang yang belum ditutup juga meningkatkan risiko pencemaran air tanah, permukaan tanah, dan wilayah pesisir.

Pasalnya, terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan PLTU batubara di atas total luas IKN 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI Jakarta.

“Itu belum termasuk 7 proyek properti di Kota Balikpapan,” ujarnya.

Selain itu, WALHI juga melihat kehadiran IKN memperburuk bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat.

“Banjir yang terjadi di kawasan ring I IKN pada akhir tahun 2021, menegaskan kawasan tersebut tidak layak berdasarkan KLHS untuk dijadikan lokasi IKN,” ujarnya.

Diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan status ibu kota negara yang saat ini masih dipegang Jakarta akan segera dipindahkan ke daerah-daerah di Kalimantan Timur pada 2024.

Hal itu akan tertuang dalam substansi RUU Ibukota Negara (RUU IKN).

Sedangkan RUU IKN rencananya akan disahkan pada Selasa (18/1/2022). Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku menunggu hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dengan pemerintah terkait pasal-pasal yang tertuang dalam RUU IKN.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan