Wagub DKI: Sanksi Pidana dalam Revisi Perda Covid-19 Bukan Untuk Menghukum Masyarakat – Aksesdisini.com

  • Bagikan

GAMBIR, AKSES DISINI – Meski sudah ada sanksi administratif dan bakti sosial, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum jera bahkan kembali melanggar aturan dalam upaya penanggulangan Covid-19 di ibu kota.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan perubahan Perda Covid-19 Nomor 2 Tahun 2020 untuk direvisi dengan sanksi pidana tambahan.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna mengatakan, revisi Perda tersebut merupakan salah satu upaya penanggulangan Covid-19 melalui penyusunan regulasi.

“Tujuan pemidanaan dipahami bukan untuk menghukum masyarakat, tetapi untuk mencapai tujuan bersama masyarakat itu sendiri,” kata pria yang sering disapa Ariza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.

Ariza berharap regulasi ini bisa berjalan efektif sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terjamin seperti sebelum pandemi Covid-19.

Jika usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 disetujui DPRD menjadi Perda, Ariza berharap pemberlakuan pelanggaran protokoler Covid-19 tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum setempat.

Politisi Partai Gerindra itu meminta perda ditegakkan secara manusiawi agar tidak terjadi keributan yang menyita perhatian publik.

“Penegakan hukum tidak dilakukan secara tajam ke bawah, terus terang ke atas,” kata Ariza.

Dalam Perda revisi tersebut terdapat penambahan Pasal 28A Bab IXA terkait pengaturan penyidikan, dimana kepolisian dan aparatur sipil negara (ASN) seperti Satpol PP berwenang memberikan sanksi administratif, ketentuan pidana hingga pencabutan izin usaha. bagi pelanggar protokol kesehatan.

Selanjutnya penyidik ​​ASN berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa tanda pengenal orang yang diduga melanggar aturan, mengambil sidik jari, mengambil foto dan memberikan hasil penyidikan kepada kepolisian dan pengadilan negeri untuk menentukan sanksi pidana.

Kemudian, juga terdapat penambahan dua pasal terkait pengenaan sanksi dan sanksi, yakni pada Pasal 32A dan 32B, dimana dijelaskan jika ada pelanggar yang mengulangi perbuatan tidak memakai masker setelah diberikan sanksi sosial dan administratif. sanksi kerja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak. Rp 500 ribu.

Bagi pelaku usaha yang mengulangi perbuatan melanggar protokol kesehatan dan telah mendapat pencabutan izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau paling banyak Rp50 juta.

  • Bagikan