Vaksinasi dari Perspektif Agama dan Konstitusi | AksesDisini.com | Banten Hari ini

  • Bagikan

Oleh: Muslim, Mahasiswa UIN SMH Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyikapi bencana yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, saat ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja akibat wabah virus Corona (Covid19). Virus Corona yang telah menjadi pandemi global berdampak langsung pada ketahanan nasional, antara lain terhadap roda perekonomian, roda pendidikan, pelemahan rupiah, dan ketidakstabilan harga bahan pokok. Selain itu, Virus Corona juga telah menimbulkan suasana “Panic” sosial yang berlebihan yang saling curiga, sehingga masyarakat diwajibkan bahkan wajib menjalankan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi dari keramaian, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. .

Hampir dua tahun setelah pandemi Covid19 melanda, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pemberlakuan New Normal, PPKM Mikro dan PPKM Darurat, yang tentunya bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona. penyebaran dan penularan wabah Covid19. Penanganan Virus Corona oleh Pemerintah sudah memasuki tahap kulminasi yaitu vaksinasi komprehensif sebagai bagian dari pelaksanaan Karantina Kesehatan, yang pertama kali disuntik vaksin Sinovac adalah Presiden Joko Widodo dan sekaligus pejabat, tokoh agama , organisasi profesi, dan perwakilan masyarakat ikut ambil bagian. mengikuti vaksinasi.

Persentase vaksinasi di Indonesia baru mencapai 4%, padahal para ahli di dunia mengatakan herd immunity bisa tercapai jika proporsi minimal 70% populasi sudah divaksinasi. 70% dari total penduduk Indonesia, artinya sekitar 189 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin lengkap (dua dosis vaksin Covid-19). Jika dibandingkan dengan AS dan Inggris, tingkat vaksinasi di Indonesia tergolong rendah. Tingkat vaksinasi Amerika Serikat telah mencapai 45,8 persen, artinya hampir setengah dari penduduk AS telah menerima vaksin. Begitu juga dengan Inggris, tingkat vaksinasi di negara Ratu Elizabeth itu sudah mencapai 47,2 persen. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tingkat vaksinasi Indonesia masih di bawah Singapura dan di atas negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Faktor rendahnya angka vaksinasi di Indonesia disebabkan oleh stigma (sifat negatif) informasi tentang vaksin yang beredar di masyarakat luas. Informasi tersebut dibuat dan dibagikan melalui platform media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan banyak kebisingan dan paranoia publik tentang vaksin yang digunakan. Akibatnya, orang takut dan khawatir tentang keamanan dan efek setelah vaksinasi. Padahal sebelum digunakan, vaksin melalui uji klinis terlebih dahulu untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan kekebalan tubuh terhadap Covid19.

Apa itu Vaksinasi?

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi untuk menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan diperoleh kekebalan yang optimal.

Vaksinasi Dalam Pandangan Islam

Islam mengatur tata kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga umat Islam akan terdorong untuk selalu melakukan perbuatan positif dan bermanfaat bagi sesama. Dalam ajaran Islam, ada lima tujuan utama hukum Islam yang harus dipertahankan oleh umat Islam.

Pertama, Memelihara Agama (Hifdzud Diin). Dengan kata lain, umat Islam wajib memelihara agamanya dengan baik, yang intinya adalah memelihara rukun Islam yang lima mulai dari syahadat, shalat lima waktu, membayar zakat, puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kedua, menjaga garis keturunan (Hifdzun Nasl), artinya umat Islam wajib menjaga garis keturunan yang jelas. Oleh karena itu, Islam melarang praktik zina. Ketiga, menjaga harta (Hifdzun Maal), artinya umat Islam wajib menjaga hartanya melalui upaya halal. Sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah dalam hidupnya dan diridhoi oleh Allah SWT. Keempat, menjaga akal sehat (Hifdzun Aql), artinya umat Islam diwajibkan menjaga akal sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam dituntut untuk menuntut ilmu dan ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Kelima, menjaga jiwa (Hifdzun Nafs), artinya umat Islam wajib menjaga diri sendiri dan orang lain. Agar tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia, maka hakikat jiwa manusia harus selalu dihormati.

Program atau kegiatan vaksinasi di tengah pandemi Covid-19 termasuk dalam kategori memelihara jiwa manusia (Hifdzun Nafs). Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi Covid-19 adalah dengan mendapatkan suntikan vaksin, apalagi saat ini virus corona di Indonesia sudah bermutasi sehingga mudah menyebar. Vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia dapat mengurangi risiko infeksi, melalui antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi yang akan membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi virus corona dan mengurangi laju penyebaran Covid19 di masyarakat. Selain itu, vaksin juga dapat mengurangi tingkat keparahan jika terkena virus corona, sehingga risiko kematian dari vaksin dapat dikurangi. Artinya, melalui vaksinasi, kita berusaha untuk melindungi dan menjaga jiwa manusia (Hifdzun Nafs), dimana kita melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya paparan virus corona yang dapat merusak jiwa manusia.

Vaksinasi Dalam Pandangan UU No. 6 Tahun 2018

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pelaksanaan Karantina Kesehatan Di Pintu Masuk, Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Daerah, Sumber Daya Karantina Kesehatan, Informasi Karantina Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan , Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

Terkait program Vaksinasi di tengah pandemi Covid19, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, penulis telah menganalisis dan menemukan poin-poin penting antara lain:

1. Definisi Vaksinasi

Yang dimaksud dengan “vaksinasi” adalah pemberian vaksin yang diberikan secara khusus untuk secara aktif membangkitkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tidak akan sakit atau hanya mengalami penyakit ringan.

2. Vaksinasi sebagai Komitmen Upaya Pencegahan.

Dalam pembukaan UU no. 6 Tahun 2018 pada huruf (c) menjelaskan, sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam peraturan internasional di bidang kesehatan, dan dalam menjalankan amanat tersebut Indonesia harus sepenuhnya menghormati harkat dan martabat rakyat. , hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Program vaksinasi di tengah pandemi ini merupakan bukti komitmen Pemerintah terhadap upaya pencegahan, apalagi kondisi penularan Virus Corona di Indonesia belum terkendali, sehingga vaksinasi merupakan langkah tepat pemerintah untuk menekan angka penularan dan mereka yang terinfeksi virus Corona.

3. Vaksinasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam Pasal 4 UU no. 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui pelaksanaan karantina masyarakat.

Vaksinasi dilakukan secara menyeluruh ke 34 provinsi, dimana Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pendistribusian vaksin. Tujuan vaksinasi tentunya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari wabah virus corona yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan di tingkat regional maupun nasional.

4. Vaksinasi sebagai Hak Pelayanan Kesehatan

Dalam Pasal 8 UU. 6 Tahun 2018 menjelaskan, Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama karantina.

Program vaksinasi merupakan bentuk pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, vaksinasi dilakukan secara merata di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Suntikan vaksin diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun, masyarakat yang mau divaksinasi cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan tidak menderita penyakit bawaan sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan vaksin. Vaksin diberikan dalam 3 dosis secara bertahap, yakni satu kali suntikan per bulan. Lokasi pemberian vaksin difasilitasi oleh UPT PUSKESMAS di setiap kabupaten/kota.

5. Ancaman Pidana karena Menghalangi Program Vaksinasi

Dalam Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 menjelaskan. Setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghambat pelaksanaan Karantina Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Program Vaksinasi merupakan bagian dari Karantina Kesehatan, sehingga siapa saja yang dengan sengaja menghalangi kegiatan vaksinasi dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran ancaman bukan dia yang menolak karena tidak mau disuntik vaksin, tapi dia yang membuat keributan seperti menyampaikan informasi yang mengandung hoax dan propaganda tentang vaksin yang digunakan. Belakangan ini, informasi hoaks tentang vaksin masih banyak bermunculan di beranda platform digital yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi ini sangat meresahkan dan menimbulkan rasa paranoid terhadap vaksin, sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi.

Hari ini, ujian dan cobaan sedang dipukul rata, dimana kita sama-sama merasakan dampak dari pandemi Covid19. Tentunya kita semua tidak ingin terjebak dalam situasi dan kondisi saat ini, perlu adanya upaya untuk mengubah situasi tersebut. Salah satu upaya untuk mengubah situasi di masa pandemi adalah dengan melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, marilah seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam vaksinasi, agar tercipta Herd Immunity dan Indonesia bebas dari Covid19.

Itu saja yang bisa saya bagikan. Tulislah agar dunia tahu apa yang Anda pikirkan, terima kasih.

Tetap Disiplin Jaga Protokol Kesehatan.

(***)

  • Bagikan