Tok! Hakim Tolak Eksepsi Habib Rizieq di Kasus Petamburan

oleh -0 views

AKSES DISINI – Majelis hakim memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Habib Rizieq Shihab dalam dakwaan kasus keramaian di Petamburan. Dengan putusan tersebut, hakim meminta sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membacakan putusan penolakan tersebut melalui putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (6/4/2021). Suparman menilai, eksepsi Rizieq tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak memiliki dasar hukum karena dakwaan yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat KUHAP, sehingga keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. , ”kata majelis hakim Suparman dalam persidangan.

Hakim Suparman kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum atau jaksa.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki kewenangan mengadili perkara ini. Selanjutnya penyidikan perkara tersebut akan dilanjutkan, ”kata hakim.

“JPU kemudian diperintahkan untuk menghadirkan saksi dan barang bukti ke pengadilan pada hari persidangan,” lanjutnya.

Adapun Rizieq, dalam hal ini, didakwa menghasut untuk membuat keramaian di Petamburan saat akad nikah putrinya dan ulang tahun Nabi Muhammad SAW.

Jaksa mendakwa Rizieq dalam lima pasal alternatif, yakni Pasal 160 KUHP juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Kemudian ada Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atau pasal ketiga 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juncto Pasal 55 ayat ( 1) Nomor 1 KUHP.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 dan atau Pasal 82A ayat (1) jo 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Menenangkan Ormas menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat (1) KUHP.