Tidak Sekadar Membangun, MPP Bojonegoro Sebagai Simbol Hadirnya Pemerintah

oleh -0 views

AKSES DISINI, BOJONEGORO – Lahirnya pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Umum (MPP) Kabupaten Bojonegoro, tidak hanya memadukan berbagai pelayanan dari instansi pusat dan daerah. Namun, hal itu juga dimaknai sebagai simbol kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

“MPP bukan sekedar bangunan, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar memasukkan berbagai pelayanan di dalamnya, dan bukan sekedar kemewahan. Namun, simbol bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang prima,” jelas Menpan dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat melantik MPP Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (06/04).

Menteri Tjahjo mengungkapkan, pelaksanaan MPP merupakan terobosan dalam pelayanan publik. Integrasi layanan ini juga merupakan wujud arahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Untuk itu MPP di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Lebih lanjut disampaikan, selain mudah dan cepat, pelayanan di MPP juga harus mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan masyarakat UMKM dan tentunya dengan pelayanan yang berbasis elektronik atau menggunakan teknologi informasi. Menteri Tjahjo juga berharap kehadiran MPP dapat memberikan manfaat yang luas bagi kepentingan masyarakat, serta dapat menjadi panutan dan menularkan ilmunya ke daerah lain.

Menteri Tjahjo menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik merupakan suatu kebutuhan, terlebih dengan adanya pandemi global. Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku masyarakat, baik dalam cara berkreasi, cara konsumsi, cara belajar, maupun cara bertransaksi secara digital.

Dimulai dengan mengubah kebiasaan service by document (menggunakan kertas dokumen) menjadi lebih paperless. “Gunakan tidak hanya e-government tetapi perbaiki menjadi pemerintahan yang cerdas, dan ubah kepuasan masyarakat menjadi kebahagiaan masyarakat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang prima,” kata Menteri Tjahjo.

Diharapkan ASN dapat bekerja secara profesional dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena ASN juga merupakan sub-bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, maka ASN juga berperan sebagai agen dan pelopor perubahan komunitas. ASN harus mampu memotivasi masyarakat agar dekat dengan pemerintah daerah.

“Dengan diresmikannya MPP ini, saya berharap pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro juga akan bertransformasi,” ucapnya.

Dalam pengukuhannya, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, pihaknya telah melakukan proses soft launching MPP pada tahun 2019. Disebutkan bahwa tujuan dibangunnya MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan juga berdampak pada peningkatan investasi dan jalannya UMKM di Kabupaten Bojonegoro.

Lebih lanjut ia juga berharap dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian PANRB senantiasa dibimbing dan diberi masukan. Melalui pembinaan ini diharapkan pihaknya dapat selalu memberikan pelayanan yang prima.

Sedangkan 29 instansi telah bergabung, dengan 202 jenis layanan sudah beroperasi. Pelayanan diberikan dari berbagai instansi mulai dari pusat, daerah, kepolisian, hingga Badan Usaha Milik Negara dan Daerah atau BUMN / D. (memiliki)