Tersangka Penggelapan Pajak Rp. 1,5 miliar diserahkan

  • Bagikan
Tersangka Penggelapan Pajak Rp 15 miliar diserahkan

Tersangka Penggelapan Pajak Rp 15 miliar diserahkan

TANGERANG, AKSES DISINI – Penyidik ​​dari Kanwil DJP Banten menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial FH dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Selasa (11/1). Penyerahan tersebut dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap satu tersangka yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1,5 miliar untuk penerimaan negara.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang mengatakan, berkat kerja sama yang baik antara Penyidik ​​Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, berkas perkara tersangka FH telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (H.-21).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dengan tersangka FH merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka JDG, SGT, LH dan SM yang telah divonis sebelumnya, ujarnya, Rabu (12/1).

Sejak menjabat sebagai direktur PT HKS, FH diduga sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang berasal dari PT. MPS, PT. YGS dan PT. TCS untuk digunakan sebagai pengurang pajak. FH melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017 yang merugikan penerimaan negara sebesar Rp. 1,5 miliar.

FH dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Tata cara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali lipat. jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak. dalam faktur pajak.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan di Provinsi Banten.

“Ini juga sebagai bentuk koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang selama ini dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang akan memberikan teguran kepada pelaku lainnya. berdampak pada pengamanan penerimaan negara guna tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” ujarnya. (MUF/PBN)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan