Telegram Kapolri Soal Media Dibanjiri Kritik, Dewan Pers: Harus Hati-Hati

oleh -0 views

AKSES DISINI – Surat Telegram Kapolri yang berisi larangan media menyiarkan kekerasan dan arogansi oleh aparat dicabut setelah dikritik oleh sejumlah pihak.

Terkait hal itu, Dewan Pers berpesan agar Polri lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi terkait pers.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, Surat Telegram Kapolri merupakan dokumen penting yang harus dibuat bijak, terutama yang berkaitan dengan media. Apalagi, instruksi terkait pers diatur dengan undang-undang.

“Ini adalah dokumen penting yang tidak dalam posisi untuk diterbitkan nanti karena bertentangan dengan aturan yang kebetulan terkait dengan pers, dicabut, dimunculkan kembali, ditarik kembali, misalnya ini ini masalah serius, ”kata Agung saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/4/2021). ).

Baca juga:
Telegram Kapolri Terbaru: Larangan Penyiaran Media Arogansi Polisi Dicabut

“Agar lebih hati-hati dan kompleks karena ada undang-undang lain yang tentunya juga mengatur terkait media,” lanjutnya.

Sebelum surat telegramnya dicabut, Agung mengaku belum bisa menanggapi secara tuntas. Pasalnya, pihaknya harus terlebih dahulu menanyakan isi telegram kepada penulis, dalam hal ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui bahwa surat Telegram bernomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4).

Salah satu poin dari telegram itu melarang penyiaran upaya atau tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Untuk Internal

Baca juga:
Kapolri Mencabut Telegram Rahasia untuk Melarang Media Melaporkan Arogansi Polisi

Sebelumnya, Polri memberikan penjelasan tentang surat telegram yang melarang media menyiarkan tindakan arogan polisi.

Dalam telegram itu ada 11 butir larangan. Namun, telegram tersebut disebut-sebut hanya untuk media internal kepolisian.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Porli Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Selasa (6/4/2021).

“(Perintah Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada petugas Humas Polri,” ujarnya.

Dia menegaskan, aturan itu tidak ditujukan untuk media nasional.

“(tidak berlaku untuk media nasional) ya, hanya untuk penggunaan internal,” ucapnya.

Dicabut

Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021 yang berisi larangan pemberitaan kekerasan dan arogansi polisi oleh media akhirnya dicabut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan pencabutan yang dilakukan setelah beberapa jam, telegram tersebut memicu kontroversi.

Penyusutan atau pembatalan tersebut disampaikan Kapolri melalui telegram nomor ST / 759 / IV / HUM 3.5.4 / 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Mabes Porli Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono tertanggal 6 April. 2021.

“Sebagaimana ref nomor empat (Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021) di atas dinyatakan dicabut / dibatalkan,” bunyi isi sebagian surat yang dikutip Suara.com, Selasa (6 / 4/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pembatalan tersebut.

“Ya (surat itu benar),” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan.