Telegram Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi Dicabut Lagi

oleh -0 views

AKSES DISINI- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membatalkan Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021 yang salah satunya berisi larangan media menyiarkan upaya / tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Pembatalan itu disampaikan melalui surat bernomor ST / 759 / IV / HUM 3.5.4 / 2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono, tertanggal 6 April 2021.

“Sebagai ref. Nomor empat (Nomor Telegram: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021) di atas dinyatakan dicabut / dibatalkan,” bunyi petikan surat tersebut.

Argo Yuwono membenarkan pembatalan surat telegram yang sempat memicu polemik. “Iya (suratnya benar),” kata Argo.

Baca juga:
ST Kapolri Dimaksudkan Internal, Pengaruhnya Meluas Terhadap Karya Jurnalistik

Ketua Komnas HAM Choirul Anam mengatakan Kapolri tidak bisa mengontrol media massa.

Pertama, media bukanlah kewenangan dan kapasitas Kapolri. Kedua, Kapolri dilarang mengatur tentang fakta diperbolehkan atau tidaknya dimuat di media massa, baik fakta positif maupun negatif.

“Ada juga yang melekat pada hak publik untuk mengetahui. Yang mengatur kerja media atau jurnalistik adalah kode etik jurnalistik dan mekanisme Dewan Pers. Ini berpotensi terjadi pelanggaran HAM,” kata Choirul Anam, Selasa (6/6). 4/2021).

Menurut Chairul Anam, meski telegram Kapolri ditujukan untuk media internal Polri, namun tetap akan berdampak pada pekerjaan jurnalistik dan hak atas informasi publik.

“Kalau substansinya benar, meski untuk kepentingan internal tetap akan berdampak pada karya jurnalistik. Kedua, juga akan berdampak pada hak atas informasi publik,” kata Choirul Anam.

Baca juga:
Menuai Kritik, Kapolri Cabut Telegram untuk Larang Media Meliput Kekerasan Polisi

Sejak pagi tadi, media arus utama menyoroti surat telegram Kapolri terkait ketentuan pemberitaan yang mengandung kekerasan. Ada 11 poin dalam telegram Kapolri, salah satunya yang paling ditonjolkan, pelarangan media penyiaran upaya / tindakan Polri yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Meski mengatur internal media, Polri harus tetap berpegang pada UU Keterbukaan Informasi Publik, kode etik jurnalistik, dan prinsip akuntabilitas, kata Chairul Anam.

Usai menuai polemik, Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, aturan dalam telegram Kapolri hanya untuk media internal Korps Bhayangkara.

“(Instruksi Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada petugas fungsi Humas Polri,” kata Ramadhan.

Ramadhan memastikan bahwa aturan ini tidak akan diterapkan pada media arus utama.

“(Instruksi TR tidak berlaku untuk media nasional) ya, hanya untuk penggunaan internal,” ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono sebelumnya menjelaskan tujuan penerbitan telegram untuk meningkatkan kinerja Polri di daerah.

Pertimbangannya, kinerja Polda semakin baik, kata Rusdi.

Saat dihubungi wartawan siang ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan untuk klarifikasi sidang perkara tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan Kapolri pada sidang mendatang.

“Kami akan klarifikasi dulu ke Kapolres saat dengar pendapat dengan Komisi III atau jika ada kesempatan menelepon, saya akan tanyakan maksudnya,” kata Adies.

“Jadi kami harus menanyakan langsung ke polisi, apakah ini terkait internal penyidikan atau apa isi surat telegramnya.”

Menurut Adies, jika aturan itu diterapkan pada media arus utama, berpotensi mengebiri karya jurnalistik.

“Jika ini berlaku untuk media partner dikhawatirkan akan ada anggapan akan menurunkan kinerja media partner. Karena media ini juga dilindungi undang-undang,” kata Adies.

Adies menilai masuk akal jika keluarnya telegram, terutama pada poin “larangan menyiarkan upaya / tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan” menjadi polemik.

Adies menjelaskan, pemberitaan media tidak bisa dibatasi karena sifatnya yang harus memberitakan berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Soal telegram, aparat atau medianya juga harus jelas, harus dipertanyakan. Media harus benar-benar menyebarkannya sesuai fakta di lapangan, ”kata Adies.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Sasmito Madrim menolak aturan ini – jika diberlakukan di media arus utama.

Oleh karena itu, AJI meminta ketentuan tersebut dicabut jika dimaksudkan untuk membatasi pekerjaan jurnalis, kata Sasmito.

“Menurut saya surat telegram Kapolri, terutama poin satu, berpotensi menghambat kinerja jurnalis. Karena dikatakan media dilarang menyiarkan aksi-aksi polisi yang menampilkan kekerasan.”

Sasmito mengingatkan, sejumlah aksi kekerasan terhadap jurnalis kerap dilakukan oknum oknum.

“Apalagi kita tahu polisi menjadi aktor dominan dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Termasuk kekerasan yang dialami warga sipil di sektor lain,” ujarnya.

Sasmito meminta Kapolri memastikan aparat kepolisian tidak melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis dan menghentikan pencitraan dengan memanfaatkan aktivitas kepolisian.

“Kapolri harus memastikan polisi tidak melakukan kekerasan dengan mengolah anggota Polri yang terlibat kasus kekerasan. Yang terbaru kasus wartawan Tempo Nurhadi di Surabaya. Bukan sebaliknya memoles polisi. kegiatan untuk menjadi humanis, “kata Sasmito.