Tak Gentar Hadapi Gugatan Kubu Moeldoko, Partai Demokrat Pede Pasti Menang

oleh -0 views

AKSES DISINI Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak takut menghadapi tantangan lebih lanjut dari kubu kongres luar biasa (KLB) di bawah kepemimpinan Moeldoko.

Herzaky menegaskan kepengurusan yang diakui Partai Demokrat hanya diketuai oleh AHY. Oleh karena itu, ia yakin, apapun gugatan yang diajukan kubu Moeldoko, kubu AHY akan memenangkannya.

Sedangkan Herzaky menilai kubu Moeldoko hanyalah sebuah komplotan yang mengklaim Partai Demokrat dan kerap membuat keributan. Padahal, lanjutnya, pemerintah tidak mempertimbangkan hasil pengelolaan KLB Deli Serdang.

“Karena itu, tentu kami yakin akan menang jika menghadapinya di pengadilan. Geng Moeldoko punya tuntutan yang tidak jelas. Legal standing mereka tidak ada, mereka tidak tahu prosedur dan aturannya. Mereka hanya sekedar mau bikin heboh, “kata Herzaky. kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Baca juga:
AHY Sebut DPC Demokrat Kota Surabaya sebagai Peran Teladan Nasional

Tak hanya itu, Herzaky juga mempertanyakan apakah gugatan yang diajukan kubu Moeldoko sudah diterima pengadilan atau belum. Ia bahkan pesimistis gugatan bisa diterima, karena dianggap tidak memiliki dokumen yang memadai.

“Tidak apa-apa, teriak-teriak di media massa. Apa laporannya sudah diterima di pengadilan? Mungkin seperti berkas di Kementerian Hukum dan HAM. Ada keributan di masyarakat, tapi saya tidak bisa melengkapi berkasnya, “kata Herzaky.

Sebelumnya, kubu KLB Deli Serdang mengaku telah mengajukan gugatan terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tak lama setelah pemerintah menolak pengurus Partai Demokrat akibat KLB.

Juru bicara kubu KLB, Muhammad Rahmad mengatakan, gugatan terkait AD / ART ke PN Jakarta Pusat dilayangkan pihaknya pekan lalu.

Ada tiga hal yang tunduk pada klaim KLB. Salah satunya adalah meminta pembatalan AD / ART Partai Demokrat pada 2020 dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca juga:
Kubu Moeldoko meminta SBY membentuk partai baru, Kamhar: Kalau waras pasti malu.

“Meminta PN mencabut AD / ART 2020 karena melanggar hukum baik formal maupun materil,” kata Rahmad kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).