Surat Telegram Kapolri Dicabut Kilat, Komnas HAM: Semoga Tak Terulang

oleh -2 views

AKSES DISINIKomnas HAM mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat Telegram terkait penyiaran media. Komnas HAM juga meminta Polri agar kejadian itu tidak terulang kembali.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan pencabutan telegram yang segera merupakan sinyal bahwa polisi bersedia menampung aspirasi masyarakat. Khusus dalam surat telegram, ada larangan media menyiarkan kesombongan dan kekerasan oleh pihak berwenang yang dikecam oleh berbagai kalangan.

“Respon cepat ini menjadi sinyal bahwa polisi bersedia mendengarkan Komnas HAM dan masyarakat luas,” kata Choirul saat dihubungi, Selasa (6/4/2021).

Meski demikian, Choirul tetap memberikan catatan kepada Polri agar kejadian serupa tidak terulang dimana kebijakan berpotensi melanggar HAM, kesalahpahaman makna dan multitafsir. Ia pun menyampaikan saran kepada Polri agar membuka ruang partisipasi setiap kali ingin membuat kebijakan.

Baca juga:
Komnas HAM Sebut Polri Baru Jalankan 1 dari 4 Rekomendasi Kasus FPI Laskar

Ia menilai membuka aspirasi tersebut untuk memperkaya informasi, konsep, bahkan pengalaman Polri dalam praktiknya.

“Ini akan menambah proses yang baik dan substansi yang baik. Ke depan, polisi yang manusiawi tidak mungkin dibuat oleh polisi tanpa mendengarkan berbagai masukan,” ujarnya.

Diketahui bahwa surat Telegram bernomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4). Salah satu poin dari telegram itu melarang penyiaran upaya atau tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Sebelumnya, Polri mengklarifikasi soal surat telegram yang melarang media menyiarkan tindakan arogan polisi. Dalam telegram itu ada 11 butir larangan. Namun, telegram tersebut disebut-sebut hanya untuk media internal kepolisian.

“(Instruksi Kapolri hanya untuk) media internal. Ini untuk menjalankan fungsi Humas Polri,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Porli Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Selasa.

Baca juga:
Telegram Kapolri Terbaru: Larangan Penyiaran Media Arogansi Polisi Dicabut

Dia menegaskan, aturan itu tidak ditujukan untuk media nasional.