ST Kapolri Diperuntukkan Internal, Pengaruhnya Sampai ke Kerja Jurnalistik

oleh -0 views

AKSES DISINI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menilai Telegram (ST) Kapolri bisa berdampak eksternal meski ditujukan untuk media internal. Kapolri yang saat ini tengah menjadi kontroversi berisi tentang larangan media menyiarkan kekerasan dan arogansi oleh aparat.

“Kalau substansinya benar, meski untuk kepentingan internal tetap akan berdampak pada kerja jurnalistik, yang kedua juga berdampak pada hak atas informasi publik,” kata Ketua Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Selasa. (6/4/2021).

Choirul mengungkapkan, jika ST benar-benar mengatur media internal, menurutnya Polri harus berpegang pada dasar Undang-Undang Informasi Publik (UU), kode etik jurnalistik, dan prinsip akuntabilitas.

Secara garis besar, Choirul menegaskan Kapolri tidak bisa mengontrol media. Sebab, itu bukan kewenangan dan kemampuannya. Kemudian fakta positif atau negatif yang ada tidak bisa diatur oleh Kapolri.

Baca juga:
Kapolres Telegram Picu Kontroversi, AJI Surabaya: UU Pers Sudah Diatur

Jika misalnya Kapolri yang melakukan ini, maka menurut Choirul, berpotensi terjadi pelanggaran HAM.

“Ada juga yang melekat pada hak publik untuk mengetahui. Yang mengatur kerja media atau jurnalistik adalah kode etik jurnalistik dan mekanisme Dewan Pers. Ini berpotensi melanggar HAM.”

Diketahui bahwa surat Telegram bernomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4).

Salah satu poin dari telegram itu melarang penyiaran upaya atau tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Untuk Internal

Baca juga:
Dituduh Melanggar Hak Asasi Manusia, Polri Seringkali Mengadu ke Komnas HAM

Sebelumnya, Polri telah memberikan penjelasan tentang surat telegram yang melarang media menyiarkan arogansi polisi.

Dalam telegram itu ada 11 butir larangan. Namun, telegram tersebut disebut-sebut hanya untuk media internal kepolisian.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Porli Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Selasa (6/4/2021).

“(Perintah Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada petugas Humas Polri,” ujarnya.

Dia menegaskan, aturan itu tidak ditujukan untuk media nasional.

“(tidak berlaku untuk media nasional) ya, hanya untuk penggunaan internal,” ucapnya.