Siap Mencecar, Ini yang Didalami Tim Hukum HRS di Sidang Lanjutan RS UMI

oleh -2 views

AKSES DISINISidang lanjutan Habib Rizieq Shihab (HRS) kasus swab test RS UMMI Bogor dengan agenda pemeriksaan saksi dari kejaksaan atau jaksa akan digelar Rabu (14/4/2021) pekan depan.

Tim kuasa hukum Rizieq menyatakan siap menggeledah saksi jaksa dengan beragam pertanyaan.

“Yang akan digali nanti adalah ketika RS UMMI secara khusus menyiarkan berita bohong dan ada upaya pemblokiran tudingan HRS dan Habib Hanif tentang penanggulangan (Covid-19) di Kota Bogor,” ujar salah satu kuasa hukum Rizieq Aziz Yanuar. usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021).

Aziz mengatakan, pertanyaan yang akan diajukan pihaknya juga akan melihat kapasitas saksi yang dihadirkan. Pertanyaan juga mengacu pada laporan kasus atau BAP.

Baca juga:
Keduanya menjadi tergugat, eksepsi menantu Habib Rizieq juga ditolak hakim

“Karena kemungkinan besok akan ada saksi fakta, jadi tidak ada ahli, jadi kita bisa langsung membandingkan dakwaan dan unsur yang ada di BAP,” ujarnya.

Sidang akan berlangsung selama Ramadhan. Karena itu, kuasa hukum Rizieq pun menegaskan sejumlah permintaan.

Salah satu permintaan yang dilakukan antara lain memperhatikan waktu sholat hingga buka puasa untuk Rizieq.

Sementara itu, majelis hakim memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Rizieq atas dakwaan kasus tes usap RS UMMI. Hakim memutuskan persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam kasus tes usap RS UMMI, Habib Rizieq Shihab dituding menyebarkan berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerancuan kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Baca juga:
Sidang Kala Ramadhan, HRS Takut Batalkan Puasa, Kejaksaan Menanyakan Hal Ini Kepada Hakim

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana dan / atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) UU No. Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan / atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.