Seperti RUU Ciptaker, Formappi: Pembahasan RUU IKN Dipercepat & Disembunyikan

  • Bagikan
Seperti RUU Ciptaker, Formappi: Pembahasan RUU IKN Dikebut & Sembunyi-sembunyi

Akses Disini, Jakarta — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) terkesan terburu-buru dan mengabaikan partisipasi masyarakat.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan diskusi yang super cepat dan minim partisipasi publik justru menimbulkan kecurigaan masyarakat. Menurutnya, pembahasan yang serba cepat ini bisa dianggap hanya menyangkut ambisi pemerintah.

“Dengan proses cepat yang cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat, jelas bahwa motivasi sebenarnya pemindahan ibu kota bukan untuk solusi permasalahan yang terjadi, melainkan untuk memenuhi ambisi pemerintah dan DPR menuju ibu kota baru. kota,” kata Luciu, Jumat (13/1). /2022).

Menurut Lucius, jika tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk kepentingan bangsa, maka pembahasan tidak perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan minim partisipasi publik. Ia juga meminta DPR tidak terburu-buru menuntaskan pembahasan RUU IKN.


teks alternatif

“Kalau disembunyikan, mungkin bukan program untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan elite saja,” ujarnya.

Lucius menambahkan, kerja cepat pembahasan RUU ini lebih dianggap sebagai taktik parlemen dan pemerintah untuk lolos dari pengawasan publik yang ketat. Dikatakannya, jika masyarakat tidak diperbolehkan untuk meneliti secara ketat isi RUU tersebut, maka kemungkinan respon masif terhadap isi RUU yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat akan sangat kecil atau bahkan nihil.

Menurutnya, diskusi cepat juga biasanya tidak memberikan banyak informasi kepada publik yang mengakibatkan tidak tersedianya ruang yang cukup bagi partisipasi publik. Partisipasi publik telah cukup dibenarkan oleh beberapa RDPU dengan para ahli dan kelompok masyarakat sipil.

“Aspirasi yang disampaikan melalui RDPU hanya formalitas saja, karena DPR dan pemerintah sudah memiliki sikap masing-masing terhadap isi RUU tersebut, sehingga masukan yang disampaikan hanya berupa catatan dokumentasi tanpa berkontribusi pada perubahan yang diinginkan masyarakat, ” dia berkata.

Pembicaraan yang super cepat dan tergesa-gesa ini juga diyakini hanya akan mengulang kesalahan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan, dia menilai pembahasan RUU IKN yang super cepat akan berdampak lebih negatif ketimbang RUU Penciptaan Lapangan Kerja.

“Mungkin lebih parah, karena jika RUU Cipta Kerja masih menyisakan cerita tentang munculnya perdebatan di ruang publik, perdebatan ide di ruang rapat memakan waktu yang cukup lama. RUU IKN jauh dari kerusuhan,” ujarnya. dikatakan.

“Padahal pemindahan ibu kota bukanlah hal yang bisa dilakukan setiap hari. Mungkin dalam hitungan dekade bisa terjadi peristiwa perpindahan. Oleh karena itu, harus ada sosialisasi dan penyerapan aspirasi yang panjang dan mendalam,” imbuhnya.

Senada dengan Lucius, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari juga menilai pembahasan RUU IKN melenceng dari tahapan pembahasan RUU. Feri mengatakan pembahasan RUU setidaknya harus melalui lima tahap.

Kelima tahapan tersebut adalah; perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan pengumuman. Kelima tahapan tersebut juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.

“Tanpa partisipasi publik, akan membuka ruang ketidaknyamanan publik terkait proses pengujian,” jelasnya.

Melihat pembahasan RUU yang super cepat, Feri menilai DPR dan pemerintah sejauh ini belum memenuhi tahapan tersebut.

“Selama ini belum. Misalnya keterbukaan mengenai naskah akademik, diskusi dan bagaimana menampung aspirasi masyarakat,” kata Feri.

Menurut Feri, pemerintah dan DPR tidak perlu terburu-buru mengesahkan RUU IKN. Apalagi, menurut dia, pembahasan RUU yang terburu-buru hanya akan menimbulkan masalah.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan