Selain memeriksa rekam jejak, Mendagri harus memastikan Pj kepala daerah bukan partisan partai politik.

  • Bagikan
Selain Cek Rekam Jejak, Mendagri Harus Pastikan Pj Kepala Daerah Bukan Partisan Parpol

Akses Disini, Jakarta – Pj kepala daerah akan mengisi kekosongan jabatan gubernur dan bupati/walikota yang habis masa jabatannya karena tidak ada pemilihan umum tahun 2022 dan 2023. Sebanyak 101 daerah, yakni 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota, akan mengalami lowongan kepemimpinan pada tahun 2017. 2022.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, berharap Pj Kepala Daerah yang dipilih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bukanlah sosok partisan partai politik.

“Sekarang yang terbatas itu berpotensi partisan. Partisan terhadap partai politik tertentu. Pada akhirnya PDIP tidak menginginkan itu kepada kami, karena kami diajarkan untuk adil,” kata Utut kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Utut menyarankan agar Mendagri memeriksa dulu rekam jejak orang yang akan diangkat sebagai Pj Kepala Daerah. Tujuannya untuk menghindari pengangkatan tokoh partai politik partisan.


teks alternatif

“Nah, ada track recordnya. Cek hobi apa? Kegiatan sosial apa yang Anda cek? Apa yang menyenangkan? Ya, Anda dapat memeriksa. Di situlah titik adilnya. Nanti Mendagri namanya Tito Karnavian. Dia punya alat, dia punya kompetensi. Kami yang menjaga dia adil,” jelas Utut .

Saat ditanya apakah perlu ada fit and proper test atau fit and proper test bagi Pj Kepala Daerah, Utut menegaskan tidak ada dalam aturan itu.

“Aturannya tidak fit and proper. Kalau seperti itu, tidak akan jalan,” kata Utut.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan