Selain Diduga Melanggar Perda Lokasi, Anggaran Swadaya Desa Pamsimas di Desa Sukareja Hanya Formalitas – AKSES DISINI

oleh -38 views

BERITA ANALIS, TEGAL – Meski ada larangan terkait larangan mendirikan bangunan di bantaran atau di tepi sungai, masih ada kampung ngeyel membangun Pamsimas.

Pantauan Analisnews ke Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Pamsimas dari anggaran Hibah terlihat dibangun di bantaran sungai, tentu hal ini sangat menyalahi aturan, karena bantuan yang bersumber dari hibah tanah hanya bisa dibangun di atas tanah milik desa. Proyek yang menelan biaya sekitar Rp. 350.000.000 yang berasal dari APBN sebesar Rp. 245.000.000, APBDes Rp. 35.000.000, Tunai Rp. 14.000.000, serta penambahan tenaga swadaya sebesar Rp 56.000.000 juga diduga belum mendapatkan izin dari instansi terkait.

Menurut salah seorang pekerja mengatakan bahwa memang benar, lahan yang digunakan berada di atas lahan irigasi.

“Ini masih milik lahan irigasi atau PU, kalau mau lebih paham tanya ke Pak Sahuri atau Pak Kades, saya hanya pekerja,” kata salah satu pekerja.

Sementara itu, menurut Sahuri selaku ketua Satlak saat ditemui di rumahnya, ia menjelaskan dan mengakui bahwa Pamsimas yang merupakan hibah dari anggaran APBN itu berdiri di atas tanah PU.

“Sepertinya tanah PU itu bukan irigasi, kalau soal izin, siapa tahu Pemkab Mas Fian, coba tanya Mas Fian, dulu tidak ada, kalau melanggar, kalau mau dibongkar, tolong, uang itu uang negara,” kata Ketua Satlak. sahur.

Saat disinggung soal anggaran seperti Swadaya yang tertulis di papan informasi, dia juga mengaku itu hanya formalitas saja, sehingga anggaran bisa ditekan.

“Ya, swadaya hanya formalitas, kalau tidak anggaran tidak bisa turun,” kata Sahuri.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pengambilan atau penggunaan air tanah untuk kegiatan Pamsimas “HARUS BERIZIN” ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1974 dan PP 121 Pasal 5 ayat (3), serta pengurusan pelayanan perijinan itu sendiri harus dilakukan di DPM Provinsi Jawa Tengah dan Kantor PTSP sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Selain dituding belum mendapat izin dari Dinas ESDM, proyek Hibah Pamsimas di Desa Sukareja yang berdiri di bantaran sungai juga melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penggunaan Lahan Irigasi dan/atau Jalan, juga melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004.

Berdasarkan temuan tersebut, analystnews akan mencoba berkoordinasi dengan PSDA atau Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan kepemilikan tanah negara yang digunakan untuk membangun Pamsimas dan apakah dibenarkan membangun Pamsimas di atas tanah negara dan apakah telah memperoleh izin. Karena menurut peraturan sudah jelas disebutkan sepanjang sungai itu sepadan dengan sungai, seperti di Desa Sukareja atau di pinggir jalan, dilarang membangun bangunan, karena pada Maret 2021 media massa juga memberitakan hal serupa. Kasus di Desa Kaliwadas, Kecamatan Adiwerna, yang akhirnya mandek dan harus diselidiki. membongkar. (GN)