Selain berisi SARA, Survei Penilaian Nasional lebih mirip Kuesioner Pilpres

  • Bagikan
Selain Bermuatan SARA, Survei Asesmen Nasional Lebih Mirip Kuesioner Pilpres

Akses Disini, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan dan Riset RI Nadiem Makarim meninjau kembali survei lingkungan belajar guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari Penilaian Nasional (AN ) program. Sebab, survei itu lebih bermuatan politis dan rasial.

“Alih-alih memberikan gambaran lengkap tentang kondisi lingkungan belajar bagi siswa kita, survei ini seperti survei menjelang pemilihan presiden,” kritik Fikri dalam keterangannya kepada Aksesdisini.com, Rabu (28/7/2021).

Kritik ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas keluhan dari peserta survei, termasuk guru dan kepala sekolah yang mengikuti survei lingkungan belajar yang baru-baru ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Ristek.

“Pertanyaan dalam survei tersebut dinilai lebih mengarah pada preferensi politik dan SARA,” kata Fikri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan beberapa kuisioner dalam survei tersebut, seperti:

-“Saya akan lebih bahagia jika sekolah dipimpin oleh orang-orang dengan agama/kepercayaan yang sama dengan saya?”
-“Presiden lebih baik dilayani oleh seorang pria daripada seorang wanita?”

Menurut Fikri, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan dengan tujuan survei sebagai bagian dari Penilaian Nasional (AN), tetapi lebih seperti kuesioner pemilihan presiden.

AN merupakan program evaluasi sistem pendidikan baru, menggantikan Ujian Nasional (UN) yang dihapuskan. AN versi Mendikbud-Ristek sendiri mencakup tiga komponen, yaitu (1) penilaian kompetensi minimal (AKM) literasi dan numerasi; (2) survei karakter; dan (3) survei lingkungan belajar.

Lebih lanjut, Fikri menyebut dasar hukum penyelenggaraan AN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang katanya sudah ditarik untuk direvisi.

“PP 57/2021 ini krusial karena menjadi dasar hukum pelaksanaan Asesmen Nasional, Mas Nadiem sendiri mengatakan ingin mengajukan revisi,” kata Fikri.

Sebab, jika landasan hukumnya masih dalam proses, seluruh proses pelaksanaan AN juga akan bermasalah.

Fikri meminta agar revisi PP 57/2021 juga melibatkan pemangku kepentingan pendidikan, agar masalah tidak terulang kembali seperti sebelumnya. PP 57/2021 dinilai tidak menghormati dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa.

PP tersebut juga tidak memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Fikri mengingatkan, UN merupakan program baru untuk menggantikan UN yang awalnya digadang-gadang sebagai terobosan Nadiem dan disambut dengan suka cita oleh masyarakat.

“Program rintisan ini tidak boleh asal-asalan di awal kelahirannya, sehingga kembali menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan