Sebagai alat untuk kepentingan Ketua Umum Partai Politik Fahri Hamzah, usul agar fraksi di DPR dicabut

  • Bagikan
Sebagai alat untuk kepentingan Ketua Umum Partai Politik Fahri Hamzah

Akses Disini, Jakarta – Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah, mengusulkan agar keberadaan fraksi di DPR RI dihilangkan. Pasalnya, fraksi menjadi alat untuk kepentingan politik ketua umum partai atau elit politik lainnya, bukan memikirkan rakyat atau konstituen.

“Bicara reformasi politik, pencopotan fraksi di DPR adalah salah satu hal terpenting yang kita lakukan dengan berbagai atau banyak alasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

“Alasan pertama, kami melihat bahwa kami sedikit khawatir tentang bagaimana kekuasaan di ruang kekuasaan legislatif tampaknya tidak berfungsi,” lanjutnya.

Menurut Fahri, saat menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, dirinya diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oligarki. Hingga akhirnya dia dipecat, karena memilih melawan.


teks alternatif

“Saya sendiri punya fikih, jadi saat itu saya anti party control. Karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak partai politik. Ini harus kita perjuangkan ke depan,” katanya.

Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, anggota DPR harus menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Sebab, jika terus seperti itu, pandangan Anda akan berbahaya.

Fahri menilai kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan paradigmatik tentang peran parpol di fraksi.

“Ketika kita telah memilih sistem demokrasi, suka tidak suka, kita harus memurnikan demokrasi, tidak hanya sebagai nilai-nilai luhur, tetapi juga dalam sistem pemilihan dan sistem perwakilan kita,” tegasnya.

Mengenai keberadaan fraksi ini, jelas Fahri, akhirnya memunculkan sekelompok orang di belakang layar yang terlihat mengemudikan parlemen. Akibatnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi tidak sehat dan dapat menyerang yudikatif.

“Faksi ini sebenarnya ada dalam tradisi totaliter seperti dalam tradisi negara komunis. Dalam tradisi demokrasi, peran negara totaliter adalah bahwa partai politik adalah negara itu sendiri. Makanya hampir tidak ada jarak antara parpol dan jabatan publik,” katanya.

“Artinya mereka sehari-hari dipandang sebagai wakil partai politik. Karena itu, reformasi politik perlu dilakukan,” katanya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan