Sapma PP dan FKDT Kecam Hak Interpelasi DPRD Cilegon

  • Bagikan
Sapma PP dan FKDT Kecam Hak Interpelasi DPRD Cilegon

Sapma PP dan FKDT Kecam Hak Interpelasi DPRD Cilegon

CILEGON, AKSES DISINI – Wacana Hak Interpelasi oleh sebagian anggota DPRD Cilegon mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Ketua Satuan Mahasiswa dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila, Sahabat Ujang.

Ujang menyatakan, Sapma dengan tegas menolak wacana Hak Interpelasi yang digulirkan beberapa anggota dewan. Menurutnya, Hak Interpelasi tidak memiliki urgensi yang jelas. Agendanya juga tidak terarah dan cenderung memaksakan.

“Apa urgensi wacana Hak Interpelasi? Alasan apa yang mendasari Hak Interpelasi. Apakah ada kebijakan Walikota yang merugikan rakyat? Setshu, di sisi lain, Walikota Helldy telah membuat banyak terobosan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti menambah empat sekolah menengah pertama dan memberikan beasiswa sarjana penuh. Juga menambah honorarium RT/RW,” kata Sahabat Ujang saat dihubungi Banten Pos, Jumat (14/1).

Ujang mengatakan program Walikota Helldy pada dasarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Sapma Pemuda Pancasila sangat menyayangkan isu Hak Interpelasi yang saat ini sedang digulirkan dewan.

Sebab, bagaimanapun, Hak Interpelasi bertentangan dengan situasi di lapangan, di mana kebijakan Walikota Helldy telah banyak dirasakan oleh masyarakat Cilegon.
“Sapma Pemuda Pancasila sangat menyayangkan langkah dewan dengan isu Hak Interpelasi. Situasi dan fakta di masyarakat mengenai kebijakan Walikota Helldy sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Senada, Ketua Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) Mahruri dan wakilnya Ahmad Jazuli dengan tegas menolak isu hak interpelasi yang digagas anggota dewan.
“FKDT Cilegon dengan tegas menolak wacana Hak Interpelasi yang digulirkan anggota dewan,” kata Mahruri.

Alasan penolakan Hak Interpelasi karena langkah ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

FKDT juga sangat mendukung kepemimpinan Walikota Helldy Agustian yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan guru madrasah, khususnya 1.300 anggota FKDT Cilegon.

“Alhamdulillah untuk programnya Pak Walikota Helldy menaikkan honorarium guru madrasah dari Rp 400 ribu per bulan menjadi Rp 675 ribu per bulan,” kata Mahruri.

Wakil Ketua FKDT Ahmad JazulI di sisi lain mempertanyakan sikap anggota dewan yang saat ini sedang menggulirkan Hak Interpelasi kepada pemerintah Helldy.

“Alasan dasarnya adalah hak interpelasi digulirkan. Pak Walikota Helldy memiliki banyak program untuk kesejahteraan masyarakat. Seharusnya dewan mendukung langkah dan program Pak Walikota Helldy. Kami ingin dewan tidak membuat suasana yang tidak kondusif di Kota Cilegon,” kata Ahmad Jazuli.

Seperti diketahui, DPRD Cilegon sejak sebulan terakhir menggulirkan Hak Interpelasi atas kebijakan kepemimpinan Walikota Helldy Agustian. Sejumlah fraksi di DPRD terbelah terkait wacana Hak Interpelasi ini.

Fraksi PKB Golkar, Gerindra, NasDem setuju dengan Interpelasi dan fraksi yang menolaknya, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Berkarya. Sementara Fraksi PDI-P dan FPAN belum juga bertindak. (BAR/PBN)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan