Resmi! Presiden Jokowi Teken Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

oleh -0 views

AKSES DISINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik.

PP tersebut untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi atas lagu dan / atau musik.

Setiap orang yang menggunakan lagu dan / atau musik secara komersial wajib mengatur pengelolaan royalti hak cipta atas lagu dan / atau musik.

Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk pelayanan publik dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan / atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Baca juga:
Hari Musik Nasional, Mendikbud Berjanji Melindungi Hak Cipta Musisi Tradisional

Bentuk pelayanan umum komersial yang dimaksud antara lain seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam dan disko, konser musik, pesawat terbang, bus, kereta api dan kapal, pameran dan bazar, bioskop. .

Kemudian meliputi nada tunggu telepon bank dan perkantoran perbelanjaan, pusat rekreasi, penyiar televisi, penyiar radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas usaha hotel dan karaoke.

“Setiap orang dapat mengomersialkan lagu dan / atau musik dalam bentuk layanan publik komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan / atau pemilik hak terkait melalui LMKN,” demikian isi isi Perpres pasal 3 ayat 1 tersebut. . Suara.com, Rabu (7/4/2021).

Kemudian PP tersebut juga memuat regulasi yang secara khusus memberikan pengurangan tarif pembayaran royalti kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan lagu dan / atau musik secara komersial.

“Setiap orang yang memperdagangkan lagu dan / atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan pengurangan tarif royalti,” bunyi ayat 1 pasal 11.

Baca juga:
Ada UU Hak Cipta, Pengurus Medsos Diingatkan Asal Usul Produk Jurnalis

Penurunan tarif pembayaran royalti kepada UKM akan ditentukan oleh menteri.

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa LMKN menarik Royalti dari Pihak yang menggunakan secara komersial lagu dan / atau musik dalam bentuk layanan publik komersial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.

Selain memberikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK sebagai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN akan memungut Royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota LMK, ”tulisnya.