Resmi! Kapolri Listyo Sigit Larang Media Tayangkan Arogansi Anggota Polri

oleh -0 views

AKSES DISINI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram terkait ketentuan pemberitaan media massa terkait tindak pidana atau tindak pidana kekerasan. Salah satu poinnya adalah media dilarang menayangkan tindakan atau arogansi anggota polisi.

Telegram Surat Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021 ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021. Surat telegram tersebut ditujukan kepada Kapolri dan Kabag Humas seluruh Indonesia.

Karo Penmas, Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, membenarkan isi surat telegram itu. Ia mengaku pertimbangan penerbitan telegram itu untuk meningkatkan kinerja Polri di daerah.

Pertimbangannya, kinerja Polda semakin baik, kata Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Baca juga:
Terkait Bom Makassar, 23 Tersangka Teroris Ditangkap, 5 di antaranya di Jakarta

Berikut adalah 11 poin dalam surat telegram tersebut;

  1. Media dilarang menyiarkan upaya / tindakan polisi yang menampilkan kesombongan dan kekerasan. Kemudian dia didesak untuk menunjukkan aktivitas polisi yang ketat tetapi humanis;
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi polisi dan investigasi tindak pidana;
  3. Tidak menampilkan secara detail rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi;
  4. Tidak melaporkan secara rinci TKP meskipun berasal dari pejabat polisi yang berwenang dan / atau fakta pengadilan;
  5. Jangan menyiarkan rekonstruksi perkosaan dan / atau kejahatan seksual;
  6. Menyamarkan citra wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana seksual dan keluarganya;
  7. Menyamarkan citra wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku tindak pidana yang pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur;
  8. Tidak menampilkan adegan eksplisit dan detail dan / atau rekreasi bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;
  9. Tidak menampilkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang;
  10. Dalam upaya penangkapan para pelaku tindak pidana agar tidak dibawa ke media massa, tidak boleh disiarkan secara langsung, pendokumentasian dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten;
  11. Tidak memberikan penjelasan eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.