AnalisNews – Tangerang, Konsultan Hukum PT Agung Intiland Group, Brigjen Pol (Purn) HM Natsir A mengaku terkejut dengan banyaknya pemberitaan di media newsletter yang merugikan PT BLP dan PT Agung Intiland Group.

Menurut dia, pemanfaatan lokasi PT Bangun Laksana Persada (BLP) seluas 400 hektare sudah selesai 100 persen.

“Saat ini bukan hanya 50 persen, tapi izin 400 hektare yang diberikan kepada PT BLP sudah selesai, 100 persen di antaranya untuk pembebasan lahan. Bahkan sudah ada progres pembangunan,” kata Natsir.

Penggunaan lokasi untuk perusahaan lain di bawah naungan PT Agung Intiland Group saat ini masih terus dilakukan. Natsir optimistis pembebasan lahan akan selesai dalam waktu yang ditentukan sesuai izin lokasi, yakni 3 tahun.

“Semuanya masih progres. Agung Intiland masih punya tenggang waktu yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sekitar 1 tahun. Untuk perguruan tinggi lain masih ada waktu untuk proses rilisnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, khususnya pada BAB III Pasal 5 ayat 3 disebutkan, jika dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pembebasan lahan. selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun jika tanah yang telah dibebaskan mencapai 50 persen atau lebih dari luas tanah yang ditentukan dalam izin lokasi.

“Lalu apa lagi yang harus dipertanyakan. Di mana yang salah PT BLP dan Agung Intiland Group? Tidak ada,” kata Natsir.
“Kami berharap media sebagai kontrol sosial bisa seimbang saat pemberitaannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan progres penggunaan lahan oleh PT Bangun Laksana Persada (BLP) dan PT Agung Intiland (AIL) Group di kawasan Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan regulasi dan izin lokasi.

Menurut Kholid, selama ini perusahaan di bawah PT AIL Group masih sesuai dengan izin yang diberikan dan konsisten dalam tata guna lahan.

“Kalau pemanfaatan ruangnya sesuai, saya lihat dari RT RW saat ini ya dengan Perpres yang terbit kemarin sudah sesuai,” ujarnya saat ditemui di Gedung Bekas DPRD Kabupaten Tangerang, Jalan Kisamaun, Pasar Anyar. , Kota Tangerang, Rabu (21 / 4/2021).

“Dari segi alokasi pemanfaatan sudah sesuai,” lanjutnya.

Namun, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap izin pemanfaatan lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada perusahaan lain.
Dalam pengawasan tersebut, kata Kholid, DPRD Tangerang melibatkan BPN Kabupaten Tangerang dan instansi terkait. Hal ini agar perusahaan yang diberi izin tidak main-main dalam memanfaatkan izin lokasi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang Nono Sudarno menambahkan, sejauh ini izin PT Agung Intiland Group tidak bermasalah.

“Ijinnya lengkap ada semuanya,” kata Nono Brief.

Tinggalkan Balasan