Program BPNT di Kabupaten Tangerang Jadi Lahan Pungli, Butuh Tindakan Tegas Dari Pemerintah

oleh -1 views
AKSES DISINI, TANGERANG, BANTEN – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebetulnya membantu masyarakat kurang mampu, dijadikan lahan pemerasan oleh oknum tertentu, bahkan terkadang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa, kurangnya pengawasan menjadi celah dalam pelaksanaannya. praktek illegal dalam Program yang merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

bahkan Agen BRIlink menjadi sasaran. Selasa 06/04/2021).

Hernah, salah satu Ketua Kelompok KPM, warga Kampung Pasir Toge RT / RW 10/02, Desa Tamiang mengatakan, “Beberapa kali saya diminta oleh Staf Desa Benama Muhadi untuk memberinya Kartu BPNT milik KPM, tapi saya tidak mau kasih, karena bantuan yang disalurkan lewat muhadi tidak layak, nasinya kurang bagus, keinginan saya ambil sembako dari brilink pak Ary, ”kata Herlinah.

Ary, salah satu BRIling Agent selaku distributor BPNT di Desa Maja RT / RW 06/02, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sangat tertekan dengan praktik pemerasan seperti itu, saat dikunjungi di kediamannya mengatakan dia sangat tertekan, ada orang yang bertindak atas nama aparat desa dan Lembaga meminta upeti sebesar Rp. 20.000 / KPM yang menggesekkan kartu padanya.

“Belum lama ini Pegawai Desa Muhidi dan yang mengaku sebagai orang Kelembagaan mendatangi saya, meminta jatah Rp 20.000 / KPM yang menyapu saya, padahal persoalan Program BPNT tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Desa, ” dia berkata.

Ary menambahkan, “Sebenarnya saya sudah menyampaikan hal tersebut terkait BRI, dan berpesan agar saya melaporkannya ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Terkait adanya informasi tersebut, awak media langsung mengkonfirmasinya kepada Kepala Desa Tamiang H. Maksum, saat ditanya perihal permintaan Upeti yang dilakukan oleh perseorangan, pegawai tersebut mengatakan tidak tahu dan tidak pernah diperintahkan untuk melakukan pungutan tersebut. .

“Saya tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan permintaan upeti seperti itu,” kata H.
Maksum biasa dipanggil H. Kacung.

Menanggapi hal tersebut, Aripin dari LSM Indonesia Pengawas Hukum & Keadilan Provinsi Banten sangat menyayangkan hal ini terjadi, “Seharusnya program BPNT bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, isu yang beredar tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi, kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya penyimpangan, bahkan pemerasan, Pemerintah melalui instansi terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih maksimal, agar program berjalan sesuai dengan ketentuan, mohon maaf kepada rakyat kecil yang menjadi korban kepentingan tersebut, ”jelas Aripin .

“Kami akan membentuk tim untuk melakukan penyidikan, khususnya di Desa Tamiang, dan tidak menutup kemungkinan kami akan mengirimkan Lapdu setelah mendapat bukti yang kuat,” ujarnya.

(Syarifuddin / Tim)