PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Lebih Stres

  • Bagikan
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten Syaiful Bahri

SERANG – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten, Syaiful Bahri, mengatakan pengusaha sudah mendapat tekanan untuk menghadapi kebijakan penerapan pembatasan darurat kegiatan masyarakat (PPKM). Apalagi pembatasan ini diperpanjang, kondisi sebagian besar perusahaan, terutama UMKM, akan semakin parah.

“Sangat deras. Arus kas tertekan karena tidak ada pemasukan, kecuali yang online. Tidak besar juga,” kata Syaiful saat dihubungi AKSES DISINI, Selasa (20/7) malam.

Menurutnya, ada tiga kondisi yang dihadapi situasi ekonomi selama pandemi. Pertama bertahan. Bisa bertahan jika masih memiliki cadangan dana mulai tahun 2020 yang juga dalam kondisi yang sama menghadapi pandemi Covid-19 dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Bertahan dengan kondisi putus asa dengan dana cadangan atau sampai menjual aset untuk bertahan hidup. Hanya sektor-sektor tertentu yang bertahan, seperti kesehatan dan logistik. Logistik juga pasti. Sementara bisnis travel hancur,” kata Syaiful.

Industri properti, lanjutnya, juga mengalami penurunan penjualan yang berdampak pada sektor lain, seperti industri cat yang mengalami penurunan produksi sehingga berdampak pada nasib para karyawannya. “Dampaknya luas. Hampir semua sektor usaha,” imbuhnya.

Hal kedua, menurut Syaiful, perusahaan merasionalisasikan karyawan. Misalnya dengan memberhentikan karyawan. Itu jika perusahaan masih mampu membayar gaji karyawan yang di-PHK. Lalu ada opsi pengurangan gaji, yang pasti akan ditentang oleh serikat pekerja. “Pemutusan hubungan kerja terakhir. Masalah karyawan ini memang sulit. Perusahaan tidak hanya memikirkan untung rugi dalam kondisi seperti ini. Juga nasib karyawan,” katanya.

Opsi ketiga, jika Anda tidak mampu bertahan selama pandemi, adalah menutup bisnis. “PPKM darurat bagi perusahaan ada yang esensial dan non-esensial. Dalam praktiknya, ketentuannya juga tidak jelas,” kata Syaiful.

Oleh karena itu, terkait kelanjutan PPKM darurat ini, pemerintah harus berhati-hati dan memperhitungkan nasib dunia usaha.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Ia mengatakan, pengusaha akan menghadapi kondisi yang sangat berat jika kebijakan darurat PPKM diperpanjang. “Dari sudut pandang pengusaha, perpanjangan ini tentu semakin sulit dan sekarat, tetapi kami juga tidak punya pilihan untuk terus mendukung kebijakan ini agar kami cepat keluar dari badai ini,” katanya di Jakarta, Selasa (20/1). /7), seperti dilansir JawaPos. com.

Jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin mulai menghitung ulang hambatan arus kas. “Kami menyadari jumlah kasus Covid-19 masih tinggi yaitu 34 ribu, yang berarti pemerintah tidak punya pilihan selain memperpanjang PPKM darurat ini. Semoga jika ada perpanjangan hingga akhir Juli, ketahanan pengusaha masih kuat dan mereka tidak merasionalkan dalam bentuk PHK,” katanya.

Sarman berharap pemerintah dapat memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM darurat. Hal ini dikarenakan UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan berbagai jasa lainnya seperti pedagang handphone/jasa di pusat perdagangan praktis tidak bisa berjualan atau beroperasi. “Harus ada bantuan khusus agar mereka bisa bertahan,” tambahnya.

Sarman berharap setelah tanggap darurat PPKM Indonesia mampu mengendalikan dan menekan penularan Covid-19. Ditambah dengan pemerataan jumlah masyarakat yang telah divaksinasi, terutama di provinsi-provinsi yang menjadi penggerak perekonomian, pemerintah dapat menarik kembali rem darurat dan mengendurkan berbagai kegiatan ekonomi dan masyarakat.

“Dengan mulai bergairahnya berbagai kegiatan ekonomi, konsumsi rumah tangga akan meningkat dan perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat, terutama pada kuartal III 2021 yang ditargetkan sekitar empat persen,” katanya.

Pemerintah juga diminta mengeluarkan kebijakan yang memudahkan dunia usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus. (bi/jpc)

  • Bagikan