PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli

  • Bagikan
PPKM Darurat Diperpanjang Sampai 25 Juli

AKSES DISINI.com-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Jawa-Bali yang berlaku hingga 20 Juli diperpanjang hingga 25 Juli karena lonjakan COVID-19 yang sedang berlangsung.

Dalam perpanjangan PPKM ini, Pemerintah mengeluarkan dua peraturan baru sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 22/2021 mengatur tentang perpanjangan PPKM Darurat untuk wilayah di Jawa dan Bali.

PPKM Darurat Jawa-Bali kini disebut sebagai PPKM Tingkat 4. Kemudian Inmendagri No 23/2021 mengatur tentang perpanjangan PPKM Mikro untuk wilayah di 27 provinsi lainnya.

“Instruksi menteri ini berlaku mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021,” bunyi diktum ketiga belas Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu 21 Juli 2021.

Tidak ada perubahan ketentuan PPKM Darurat dan PPKM Mikro dalam dua instruksi baru tersebut. Pemerintah masih menerapkan pembatasan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 15 sd 21.

Misalnya, kantor di sektor non esensial menerapkan work from home (WFH) 100 persen. Sektor penting dapat beroperasi dengan 50 persen karyawan di kantor. Sektor kritis dapat beroperasi 100 persen.

Sekolah dilakukan melalui internet atau tidak tatap muka. Tempat ibadah diminta untuk tidak mengadakan ibadah berjamaah selama PPKM Darurat. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian, termasuk resepsi pernikahan, untuk sementara dilarang.

Pusat perbelanjaan ditutup, kecuali untuk akses ke restoran, supermarket, dan supermarket. Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20:00 dengan batas pengunjung 50 persen.

Aturan lainnya adalah mengenai kartu vaksin yang merupakan syarat perjalanan jarak jauh di dalam negeri. Persyaratan ini disertai dengan hasil tes PCR untuk penumpang pesawat.

Penumpang moda transportasi lain hanya diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes antigen.

Untuk PPKM Mikro, batasannya sedikit lebih longgar. Salah satu contohnya adalah kewajiban WFH untuk sektor non-esensial hanya 75 persen.

Kedua regulasi tersebut juga masih mencantumkan sejumlah protokol kesehatan. Misalnya, kewajiban tes per hari untuk masing-masing daerah. Pemerintah menargetkan 324.283 tes per hari untuk 122 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat. Kebijakan tersebut ditetapkan Presiden Joko Widodo setelah pelaksanaan PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli kemarin.

“Jika tren kasus terus menurun, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Jokowi, yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘349302008597018’,
xfbml : true,
version : ‘v2.2’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • Bagikan