Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PP No. 59/2021). PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ini akan diundangkan pada 7 April 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, PP No. 59/2021 merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UU PPMI). Menurutnya, PP yang diundangkan ini merupakan bagian dari perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk perlindungan TKI.

“Ini aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena selain PP ini memuat regulasi yang menjelaskan lebih lanjut substansi UU 18/2017, juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan TKI kita,” pungkasnya. ucap Ida melalui Siaran Pers Biro. Humas Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (20/4/2021).

Ida mengatakan pengelolaan penempatan TKI harus mengedepankan aspek perlindungan dan keamanan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi tenaga kerja antarnegara sangat dinamis. Pemerintah berharap ke depan, TKI yang bekerja di luar negeri semakin berorientasi pada mereka yang terampil dan berkompeten

“Prinsipnya, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan TKI salah satunya dengan meningkatkan ketrampilan TKI dan menerapkan regulasi yang baik,” kata Ida.

Ida juga menjelaskan, PP. 59/2021 terdiri dari 7 Bab. Bab I berisi Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Perlindungan PMI merupakan isu sentral. Sehingga dalam pelaksanaannya PP ini mengatur tentang perlindungan sebelum PMI berangkat kerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja,” jelas Menaker Ida.

Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) untuk penempatan dan perlindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 8 layanan keagenan dalam bentuk desk.

Kedelapan layanan tersebut terdiri dari meja tenaga kerja; meja pengaduan dan informasi; meja kependudukan dan pencatatan sipil; Meja kesehatan; meja imigrasi; meja polisi; meja perbankan; dan meja jaminan sosial.

Bab IV PP No. 59/2021 memuat pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan bagi TKI dan keluarganya secara terpadu dan terkoordinasi.

“Bahkan dalam PP ini, Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata kelola migrasi sangat membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk unsur pemerintahan terkecil di desa,” kata Ida.

Bab V PP No. 59/2021 mengatur tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bab VI mengatur pembinaan dan pengawasan.

“Dalam melaksanakan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati / walikota menjalankan fungsi tersebut secara terintegrasi dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati / walikota dapat melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Bab VII sebagai bab terakhir mengatur tentang ketentuan penutup. Pada bab ini, beberapa aturan sebelumnya adalah PP No. 3 Tahun 2013; PP Nomor 5 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2015; dan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku

Tinggalkan Balasan