PKS: DPR dan Pemerintah Ceroboh Bahas RUU IKN

  • Bagikan
PKS DPR dan Pemerintah Ceroboh Bahas RUU IKN

Akses Disini, Jakarta — Juru Bicara DPP PKS, Pipin Sopian, menyebut DPR dan pemerintah gegabah dalam pembahasan RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Dia menilai pemerintah mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut.

Pipin mengatakan, ada beberapa poin dalam RUU IKN yang belum final. Namun, RUU tentang Ibu Kota Negara Baru sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat kedua.

“RUU IKN ini sudah diusulkan untuk dijadwalkan pada rapat paripurna pada 18 Januari. Seperti diburu-buru,” kata Pipin, Kamis (13/1/2022).


teks alternatif

Selain itu, Pipin menyebut banyak elemen masyarakat yang menolak membahas RUU IKN. Mulai dari akademisi, pakar hukum, pengamat politik. “Ini berpotensi menghilangkan peran suara sipil,” katanya.

Oleh karena itu, Pipin mengatakan dengan tegas menolak RUU IKN. Ia mengatakan, pihaknya menilai percepatan pembahasan RUU IKN akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“PKS secara tegas menolak karena akan berdampak mengancam kedaulatan NKRI, menambah utang, dan membebani APBN,” kata Pipin.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP, H. Safaruddin, menyatakan RUU Ibukota Negara akan segera disahkan.

Ia berharap seluruh proses pembahasan rencana beleid dapat selesai dalam waktu dekat sehingga dapat disahkan menjadi undang-undang pada Januari 2022.

“Saya kira Januari ini bisa disahkan. Mudah-mudahan,” ujarnya saat Konsultasi Publik Pansus RUU IKN yang disiarkan di YouTube IKN Indonesia, Selasa 11 Januari 2022.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan