Pinangki Masih di Kejagung, MAKI: Presiden Harus Lepas Jaksa Agung

  • Bagikan

Akses Disini, Jakarta – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan Kejaksaan Agung karena tidak memindahkan mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari, ke Rutan Pondok Bambu Klas IIA, Jakarta Timur. Padahal, putusan Pinangki memiliki kekuatan hukum tetap.

“Jelas kejaksaan memiliki disparitas penegakan hukum. Kami akan melaporkan kasus ini ke Jamwas dan Komjak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021). Desas-desus beredar bahwa Pinangki masih berada di Rutan Salemba cabang Kejaksaan.

Boyamin mengatakan, perlakuan khusus terhadap penahanan Pinangki ini merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan bawahannya.

Ia juga mendesak agar Pinangki sebagai terpidana segera dieksekusi di Rutan Pondok Bambu. “Saya menduga kekhawatiran bahwa hal-hal yang sengaja ditutup-tutupi itu benar,” katanya.

Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis Pinangki Sirna Malasari 10 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan penjara.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang banding pada Senin, 14 Juni 2021, memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun. Salah satu alasannya adalah terdakwa sebagai perempuan harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Tak hanya itu, akibat putusan tersebut, hukuman Djoko Tjandra sebagai pihak yang melakukan suap juga dikurangi menjadi 3,5 tahun penjara.

“Sumber masalahnya kalau kita telusuri sebenarnya keengganan Jaksa Agung untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan menurut saya ini malah tidak diperintahkan. Artinya, bahkan bisa dilarang untuk mengajukan banding,” kata Boyamin.

Menurut dia, selama ini Jaksa Agung diam saja, meski banyak tekanan bahkan sudah dilaporkan ke presiden. Yakni memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan banding.

“Tapi nyatanya tidak ada kasasi dan yang memberikan jawaban hanya Kajari Jakarta Pusat yang mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan banding. padahal banyak alasan untuk mengajukan banding, kan,” katanya.

Ia juga mengatakan, hal ini harus dikembalikan ke sumber masalahnya, yakni persoalan Jaksa Agung yang tidak memerintahkan kasasi. “Itulah yang seharusnya dilakukan Presiden, mau tidak mau saya meminta mencopot Jaksa Agung karena tidak memenuhi rasa keadilan rakyat,” katanya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan