Perjalanan Dinas Bakal Dikecualikan Saat Larangan Mudik Berlaku

oleh -0 views

AKSES DISINIPemerintah telah melarang mudik bagi masyarakat pada 6-17 Mei 2021. Selama itu, masyarakat akan dilarang bepergian ke kampung halaman atau tempat lain.

Namun, ada beberapa perjalanan yang dikecualikan saat pelarangan mudik terjadi.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menjelaskan perjalanan dinas akan mendapat toleransi perjalanan selama masa larangan mudik.

Mengenai larangan persepsi apapun, misalnya perjalanan dinas, duta besar dan lain-lain, tentunya kita perlu mengakomodir ketentuan Satgas pada saat hari raya, bahkan saat lebaran atau hari raya, ”kata Novie dalam audiensi dengan Komisi V Indonesia. Parlemen, Selasa (6/4 / 2021).

Baca juga:
Dear ASN: Gubernur Banten WH mengancam akan diturunkan pangkatnya

Namun, Novie belum menjelaskan secara detail soal teknis terkait perjalanan dinas selama masa larangan mudik. Pasalnya, pihaknya saat ini sedang menyusun peraturan turunan yang melarang mudik.

Meski begitu, Novie mengatakan, regulasi turunan hanya mengatur angkutan pesawat, tidak mengatur penumpang.

Soal angkutan Idul Fitri saya ikuti rekomendasi Komisi V. Tugas kita angkutan tapi tidak mengatur penumpang. Kita patuhi aturan dengan Satgas dan kementerian lain. Sekarang finalisasinya masih belum dibuka ke publik (aturan), “ujarnya. kata.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan larangan mudik bagi seluruh WNI. Larangan mudik akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Pengendalian Transportasi saat Idul Fitri 2021.

Permenhub ini ditujukan untuk angkutan umum dengan layanan mudik. Permenhub tersebut merupakan tindak lanjut larangan mudik yang telah dicanangkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Koordinasi PMK Muhadjir Effendy guna mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga:
Dilarang Mudik, Gubernur Khofifah Sarankan Warga Temu Online

“Hari ini kami sedang menyelesaikan Permenhub yang akan kami publikasikan dalam waktu dekat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya.

Budi memastikan Kementerian Perhubungan akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19, kementerian atau lembaga terkait, TNI / Plori, dan pemerintah daerah.

Khususnya dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi pada Idul Fitri 2021.

“Jadi kami tegaskan bahwa keputusan pelarangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak pulang tahun ini agar terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, yaitu lonjakan kasus Covid-19,” katanya. kata Budi.