Pemprov Banten Alokasikan Rp 407 Miliar untuk Pendidikan Gratis | AksesDisini.com | Banten Hari ini

  • Bagikan
Pemprov Banten Alokasikan Rp 407 Miliar untuk Pendidikan Gratis

MENYERANG – Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada masa pemerintahan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur. Andika Hazrumy menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dalam RPJMD 2017-2022 disebutkan bahwa visi Provinsi Banten adalah Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Banten sebagai berikut:

Menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, salah satu programnya adalah memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SMK Negeri di Provinsi Banten. Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orang tua/wali dari biaya pendidikan melalui pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran (APBN).
Pada tahun 2020, negara ini mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tak terkecuali di Provinsi Banten. Pandemi tersebut mengganggu seluruh kegiatan, baik ekonomi, pendidikan, pariwisata, bahkan menyebabkan batalnya sejumlah kegiatan strategis yang harus menjalani refocusing anggaran.
Meski demikian, Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy tidak ikut campur dalam program pendidikan gratis, meski di tengah pandemi Covid-19. Program ini tidak tersentuh oleh pemfokusan ulang.

Untuk mewujudkan pendidikan gratis, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan dana mencapai Rp756.329.662.526 untuk BOS. BOS tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Banten atau BOS daerah senilai Rp407.538.678.000 dan BOS nasional senilai Rp348.790.984.526.

Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat dan Pemprov Banten tersebut disalurkan kepada 239 SMAN, SMKN, dan SKh di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Di wilayah Kantor Cabang (KCD) Lebak, terdapat 15 SMKN yang menerima BOS daerah dan BOS nasional senilai Rp 43,6 miliar, SMA sebanyak 36 sekolah dengan nilai Rp 66,8 miliar dan 3 sekolah SKh negeri senilai Rp 2,8 miliar.

Di wilayah KCD Pandeglang terdapat 14 SMKN senilai Rp49 miliar, 19 SMAN senilai Rp53,7 miliar dan SKh Negeri 1 senilai Rp1,3 miliar.
Di kawasan KCD Serang Cilegon (Seragon), terdapat 23 SMK senilai Rp. 89,5 miliar, SMAN 40 senilai Rp. 116,6 miliar, dan SKh 2 sekolah senilai Rp. 2,4 miliar.

Di kawasan KCD Kabupaten Tangerang terdapat 12 SMKN senilai Rp 79 miliar, SMAN 30 senilai Rp 104 miliar dan SKh 1 senilai Rp 1 miliar. Sedangkan di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan terdapat 16 SMK senilai Rp. 61 miliar, 27 SMAN senilai Rp. 84,5 miliar dan tidak ada SKh negara.

Sebagai dasar pengalokasian dana BOS daerah, Gubernur Banten H Wahidin Halim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
Pertimbangan dikeluarkannya Pergub Nomor 31 tersebut, kata Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Pergub tersebut, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pengembangan sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat menuju pendidikan yang lebih baik. kualitas.

Pertimbangan kedua, untuk mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri, pemerintah daerah mengalokasikan pendidikan gratis.

Program Pendidikan Gratis sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2018 merupakan program untuk meringankan beban orang tua/wali melalui pembagian dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD dengan program pendidikan menengah universal (PMU) yang dananya bersumber dari APBN.
Pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur adalah program untuk membebaskan orang tua/wali dari biaya pendidikan melalui pembagian dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBD dengan program pendidikan menengah universal (PMU) yang dananya bersumber dari APBN.

Pada tahun 2020, Gubernur H. Wahidin Halim menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
Pertimbangan Gubernur dalam menerbitkan Pergub ini adalah dalam rangka mewujudkan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis dilakukan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri.
Pertimbangan lain, Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan dicabut; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.

Penerbitan Pergub ini dimaksudkan sebagai dasar pengelolaan program pendidikan gratis dalam upaya memberikan perluasan kesempatan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan berkualitas di daerah; sebagai dasar penyelenggaraan program pendidikan gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan. Sedangkan tujuan diterbitkannya Pergub ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan program pendidikan gratis.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan; pelaksanaan program; melarang; kewajiban; penalti; pembinaan dan pengawasan; dan partisipasi masyarakat.
Sasaran penerima pelaksanaan program pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam Pergub ini adalah SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di daerah. Oleh karena itu, SMAN, SMKN, dan SKh Negeri wajib membebaskan orang tua/wali siswa dari beban biaya pendidikan. Biaya pendidikan belum termasuk biaya pribadi siswa.

Mengenai kewajiban penyelenggaraan program pendidikan gratis, ditegaskan lagi dalam Bab VI Pasal 16. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan sebagai pelaksana program pendidikan gratis wajib membebaskan orang tua dari retribusi belanja operasional sekolah. satuan pendidikan; serta menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan BOS adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari biaya pribadi dan biaya non pribadi.
Peraturan gubernur tersebut dimaksudkan sebagai dasar pengelolaan dana pendidikan gratis agar tepat sasaran dalam penggunaan dana pendidikan gratis dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri.

(ADV-Biro Sekretariat Adpim Provinsi Banten)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
xfbml : true,
version : ‘v3.2’
});
}; (function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan