Pemerintah: Tidak Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksin Booster

  • Bagikan
Pemerintah Tidak Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksin Booster

Akses Disini, Jakarta — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan program vaksinasi Virus Corona (Covid-19) untuk dosis lanjutan atau booster menjadi imbauan. Dengan demikian, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi kepada warga yang menolak menerima booster.

“Ya (tidak wajib), benar (tidak ada sanksi),” kata Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, seperti dikutip CNN, Rabu (12/1/2022).

Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, tertulis ada ancaman sanksi bagi warga yang menjadi sasaran vaksinasi dua dosis yang kemudian menolak. . Pasal 13A ayat (4) Perpres ini mengkategorikannya menjadi tiga sanksi.

Pertama, sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kedua, penundaan atau penghentian pelayanan administrasi pemerintahan, dan ketiga denda. Namun, dalam prosesnya, pemerintah mengaku lebih mengutamakan sosialisasi ketimbang sanksi.


teks alternatif

Lebih lanjut, Nadia juga mengingatkan bahwa vaksin merupakan salah satu upaya untuk keluar dari kubangan pandemi. Namun, menurut dia, penerapan protokol kesehatan Covid-19 tidak boleh diabaikan meski capaian vaksinasi tinggi. Ia juga memastikan vaksin tetap memberikan manfaat meski khasiatnya menurun karena adanya varian baru.

“Semua vaksin memiliki khasiat untuk tetap melawan virus Covid-19, termasuk variannya,” kata Nadia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan booster akan tetap menggunakan skema vaksin gotong royong.

“Hingga saat ini sesuai dengan keputusan kami, kami masih membuka vaksinasi terkait model vaksin gotong royong,” ujarnya kepada wartawan saat kick-off vaksinasi booster di Puskesmas Kramat Jati, Rabu (12/1/). 2022).

Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, lanjutnya, pelaksanaan vaksinasi selama ini tidak boleh berbayar atau gratis. “Kalau Presiden sudah mengarahkan secara gratis, saya kira diharapkan masyarakat bisa melakukannya.” [dapat semua],” dia menambahkan.

Pemerintah resmi memulai program penyuntikan vaksin virus corona (Covid-19) atau booster dosis ketiga kepada masyarakat umum hari ini, Rabu (12/1/2022).

Selama ini hanya kelompok lansia dan rentan seperti komorbiditas atau komorbiditas immunocompromised yang menjadi kelompok prioritas.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan