Pemerintah Pastikan Berikan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021 Bagi Tenaga Kerja, Ini Syarat dan Besarannya! – Aksesdisini.com

  • Bagikan

TEBET, AKSES DISINI — Pemerintah telah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) pada tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. .

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang diberhentikan.

“Pemberian BSU ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Keberadaan BSU juga diharapkan dapat membantu meringankan beban para pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya selama ini. pandemi COVID-19,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Rabu Juli 2021.

Dengan adanya BSU ini, Menteri Tenaga Kerja Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit untuk mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini, kami berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan tetap terjaga. Sehingga sekali lagi PHK dapat dihindari,” ujar Menteri Tenaga Kerja Ida.

Jumlah calon penerima BSU diperkirakan mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 8 triliun.

“Angka ini masih berupa perkiraan mengingat proses penyaringan data yang memenuhi kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang mengatur Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Tenaga Kerja Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM pada tahun 2021. .

Sedangkan kriteria pekerja/buruh yang mendapatkan BSU adalah Warga Negara Indonesia (WNI); Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid, digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan bersubsidi secara cepat dan tepat. target,” jelas Menteri Tenaga Kerja Ida.

Kriteria lainnya adalah calon pekerja/buruh yang menerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 juncto Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Terhadap Masyarakat Berbasis Mikro. Kegiatan dan Optimalisasi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kecamatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3.500.000,- sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja yang bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta, mereka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria pengupahan,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh di sektor-sektor yang terkena PPKM, antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp. 1 juta, yang diberikan sekaligus melalui transfer bank.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida.

  • Bagikan