Pemerintah Akui ‘Tunggakan’ Bayar Klaim Covid-19 ke Rumah Sakit Rp 22,08 Triliun

  • Bagikan
Pemerintah Akui ‘Nunggak’ Bayar Klaim Covid-19 ke RS Rp22,08 Triliun

Akses Disini, Jakarta — Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rita Rogayah mengatakan pemerintah masih memiliki tunggakan klaim ke rumah sakit (RS) mencapai Rp22,08 triliun untuk perawatan pasien COVID-19.

Tunggakan tersebut terdiri dari klaim dari rumah sakit yang telah mendapatkan verifikasi atau Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan (BAHV) dan klaim yang disengketakan sehingga tidak lolos verifikasi.

“Yang kami sebut tunggakan adalah mereka yang pelayanannya telah lewat dan ditagih pada tahun berikutnya, dari sini kami mendapatkan total angka BAHV BPJS Kesehatan sebesar Rp12,01 triliun dan BAHV yang disengketakan sebesar Rp10,07 triliun,” katanya dalam siaran pers. pada update klaim rumah sakit, Rabu (21/21). 7/2021).

Lebih lanjut, dia merinci, tunggakan tersebut terdiri dari tagihan rumah sakit ke BPJS Kesehatan pada 30-31 Desember sebesar Rp4,15 triliun. Terdiri dari tagihan yang sudah lolos verifikasi BPJS Kesehatan sebesar Rp1,01 triliun dan klaim yang sudah disengketakan Rp3,14 triliun.

“Kenapa BAHV BPJS Kesehatan Desember 2020 tidak dibayarkan langsung? Di sini kami terima dalam seminggu terakhir yang tidak bisa lagi kami proses pembayarannya, total Rp 1,01 triliun,” katanya.

Selanjutnya, tagihan rumah sakit periode Januari hingga April 2021 senilai Rp. 5,6 triliun. Rita mengatakan Kementerian Kesehatan belum bisa menyalurkan dana tersebut karena harus mengantongi kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tagihan lebih dari Rp. 200 miliar.

“Saat itu, kami diberitahu bahwa ini tidak boleh diproses karena sesuai peraturan, jika ada tunggakan lebih dari Rp. 200 miliar, maka ini harus ditinjau oleh BPKP karena ada regulasinya. Dengan demikian, kami telah menghentikan kami untuk melanjutkan pemindahan ke rumah sakit setelah 20 April 2021,” jelasnya.

Terakhir, tunggakan tagihan 2020 yang berada dalam batas waktu (cut off) tagihan per 31 Mei 2021. Terdiri dari Rp5,39 triliun tagihan yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan dan Rp6,93 triliun yang disengketakan.

“Sengketa BAHV ini masih dalam proses verifikasi, tapi kalau BAHV BPJS Kesehatan ini hanya review dari BPKP, karena pihak rumah sakit sudah memberikan kita tagihannya tapi kita tidak bisa langsung transfer ke rumah sakit karena kita disini bekerja sama dengan BPKP. ,” dia berkata.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan