Pemberantasan Korupsi Semester I 2021: Polri-Kejagung-KPK Diberi Raport Merah!

  • Bagikan
Penindakan Korupsi Semester I 2021: Polri-Kejagung-KPK Diberi Rapor Merah!

Akses Disini, Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aksi 3 aparat penegak hukum di negeri ini, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Pasalnya, ketiga aparat penegak hukum tersebut dinilai ICW memiliki kinerja yang rendah dalam pemberantasan korupsi.

Penilaian dilakukan ICW untuk periode semester I 2021 dari pantauan sejumlah media mulai Januari 2021 hingga 30 Juni 2021.

Berikut data yang disampaikan oleh ICW:


teks alternatif

1. Jaksa

Kasus yang ditangani: 151 kasus
Tersangka ditangkap: 363 tersangka
Potensi kerugian negara: Rp 26,1 triliun

2. Polisi

Kasus yang ditangani: 45 kasus
Tersangka ditangkap: 82 tersangka
Potensi kerugian negara: Rp388 miliar

3. NCP

Kasus yang ditangani: 13 kasus
Tersangka ditangkap: 37 tersangka
Potensi kerugian negara: Rp331 miliar

Sebagai perbandingan, ICW juga menyajikan bagan penanganan korupsi dari 3 aparat penegak hukum selama semester pertama dalam 5 tahun terakhir. Berikut grafiknya:

ICW kemudian membuat kategori sendiri untuk pemberantasan korupsi dengan membagi tindakan pada kasus yang dipantau dengan target penuntutan kasus dan kemudian memberikan persentase. Untuk hasil, ICW membagi kategori menjadi 5 yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk penilaian A atau sangat baik dengan kisaran 81-100 persen, B atau baik 61-80 persen, C atau cukup untuk 41-80 persen , D atau buruk untuk 21-40 persen, dan E atau sangat buruk untuk 0-20 persen.

Lalu apa hasilnya?

ICW mengatakan, target penuntutan kasus korupsi untuk 3 aparat penegak hukum tersebut adalah 1.109 kasus untuk semester I 2021 berdasarkan DIPA tahun anggaran 2021. Namun, menurut ICW, baru 209 kasus yang ditangani.

“Dengan jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum hanya 209 kasus yang 19 persennya berada pada skor E atau sangat buruk,” kata peneliti ICW Lalola Easter melalui siaran langsung di kanal YouTube ICW Friends, Minggu (12/9). /2021). ).

Bagaimana pencapaiannya per institusi?

1. Jaksa

ICW mengklaim selama semester I tahun 2021, Kejaksaan Agung mampu menyelesaikan 151 kasus dari target 285 kasus. Dengan rata-rata kasus yang ditangani kejaksaan sekitar 25 kasus per bulan.

Menurut ICW, atas kinerja tersebut, Kejaksaan Agung mendapat persentase 53 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian ICW, Kejaksaan Agung dikategorikan ‘C’ atau cukup.

2. Polisi

ICW mengklaim selama semester I tahun 2021, Polri hanya mampu menuntaskan 45 kasus dari target 763 kasus. Dengan rata-rata 8 kasus ditangani kejaksaan per bulan.

Menurut ICW, atas kinerja tersebut, Kejaksaan Agung mendapat persentase 5,9 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian ICW, Polri dikategorikan sebagai ‘E’ atau sangat buruk.

3. NCP

ICW mengklaim sepanjang paruh pertama tahun 2021, KPK hanya mampu menyelesaikan 13 kasus dari 60 yang ditargetkan. Dengan rata-rata kasus yang ditangani kejaksaan sekitar 3 kasus per bulan.

Menurut ICW, atas kinerja tersebut, KPK mendapat persentase 22 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian ICW, KPK dikategorikan ‘D’ atau buruk.

Tanggapan ICW Atas Prestasi Tiga Lembaga

Peneliti ICW Lalola Easter mengungkapkan polisi mengalami penurunan penanganan kasus dibandingkan semester I tahun sebelumnya. Padahal, polisi memiliki anggaran terbesar dalam menangani kasus korupsi, yakni Rp 290,6 miliar.

“Tapi kinerja kami jauh dari target yang sebenarnya ditetapkan polisi sendiri, yaitu E atau sangat buruk,” kata Lalola.

Artinya, polisi hanya menangani 8 kasus korupsi per bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah polsek di Indonesia yang berjumlah 517 polsek dan kucuran dana yang besar untuk menangani kasus korupsi.

“Bahkan sebelum bicara kualitas, kuantitas saja tidak tercapai. Ini tentu menjadi catatan serius bahwa penganggaran harus dibarengi dengan kinerja masing-masing aparat penegak hukum dan polisi tidak menunjukkan hal itu,” kata Lalola.

Dalam menangani kasus korupsi, polisi tidak pernah menggunakan pasal pencucian uang berbeda dengan kejaksaan dan KPK. Laloli mengatakan, hal itu bertolak belakang dengan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang memaksimalkan pengembalian aset dalam kasus korupsi.

“Jadi hal ini tentu patut ditanyakan kepada polisi dan juga Kapolri, apakah mereka benar-benar serius memberantas korupsi atau menindak kasus korupsi? Karena hal ini tidak tercermin dari kinerja aparat penegak hukum Polri sepanjang semester I 2021,” kata Laloli.

“Jadi dari sumber daya yang melimpah dibandingkan kejaksaan dan KPK, kinerja polisi jauh lebih buruk. Kemudian juga tidak ada laporan penggunaan anggaran,” lanjutnya.

Source: detikcom
Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: