Pejabat Salahkan Warga Rambah Hutan, Pemda Dituding Abaikan Lingkungan

oleh -0 views

AKSES DISINI- Peringatan tentang potensi banjir di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) muncul beberapa tahun terakhir, sebelum akhir pekan lalu banjir bandang di provinsi tersebut menewaskan sedikitnya 60 orang dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Seorang pejabat pemerintah di salah satu kabupaten yang terkena dampak mengatakan bahwa banjir bandang dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat.

Namun, para aktivis lingkungan mengatakan, pemerintah seharusnya tidak menyalahkan warga sekitar. Ia menuding banjir ini terjadi karena kebijakan aparat di NTT yang mengabaikan lingkungan.

Wakil Bupati Flores Timur Agus Payong Poli mengatakan, aktivitas masyarakat menyebabkan deforestasi di lereng kabupaten itu.

Baca juga:
Terkendala Cuaca, Jokowi: Belum Semua Bantuan Terkirim ke NTT dan NTB

Agus juga menyalahkan warganya karena melanggar batas wilayah sungai. Kedua faktor tersebut, menurut dia, menjadi pemicu utama banjir di Flores Timur, selain Topan Tropis Seroja yang menyebabkan hujan lebat dan gelombang laut yang tinggi.

“Jumlah penduduk berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan. Hal ini memicu pembukaan lahan di kawasan lereng yang sebelumnya merupakan kawasan lindung,” kata Agus melalui telepon, Senin (05/04).

“Beberapa warga juga menebang pohon untuk tanaman komoditas. Itu juga yang membuat kawasan itu rawan longsor karena tidak ada resapan air.

“Di zona merah juga dibangun rumah-rumah. Jadi jangan heran banyak orang yang meninggal karena bantaran sungai itu zona merah. Sesuai aturan kita, di DAS tidak boleh dibangun, setinggi sekitar 25 meter,” katanya. dia berkata.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus menanggapi pertanyaan BBC Indonesia terkait peringatan potensi banjir yang mengintai di wilayahnya.

Kajian lingkungan hidup tahun 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Flores Timur menyebutkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu banjir di kabupaten tersebut.

Selain topografi sejumlah wilayah di Flores Timur yang memiliki lereng curam, juga dikenal sebagai pembukaan hutan yang harus dilindungi.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam studi ini adalah pertumbuhan penduduk, kebijakan yang tidak tepat, serta lemahnya koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang belum optimal.

Saat berita ini dihimpun, jumlah korban jiwa akibat banjir di Flores Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan sembilan kabupaten lainnya di NTT yang terkena banjir.

Menurut juru bicara Badan SAR Nasional, Yudi Latief, sudah 68 orang ditemukan tewas di Flores Timur.

Jumlah itu bisa bertambah karena pencarian korban masih terus dilakukan.

Namun, masyarakat tidak boleh menjadi kambing hitam jika terjadi banjir besar ini, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang.

Wulang menuturkan, perubahan lingkungan akibat aktivitas warga atau korporasi menunjukkan minimnya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah.

Tak hanya di Flores Timur, Wulang menuturkan, banjir di sebagian besar NTT merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang mengabaikan lingkungan.

“Adonara di Flores Timur merupakan pulau kecil dengan daya dukung terbatas. Jika terjadi deforestasi di lereng, pendidikan untuk masyarakat juga harus masif,” kata Wulang.

Artinya, pemerintah tidak bisa tidak menyalahkan masyarakat. Gaya hidup warga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ”ujarnya.

Wulang mengatakan, NTT rawan diguncang bencana karena daya dukung lingkungannya yang rendah. Dikatakannya, bentuk NTT yang berupa kepulauan dan terletak di perairan pesisir tidak layak untuk dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha.

Menurut Wulang, pemerintah NTT harus segera mengubah kebijakan investasinya untuk mencegah bencana lebih lanjut.

“Perlu dibatasi investasi yang rakus terhadap tanah dan air karena daya dukung lingkungan NTT tidak mencukupi untuk semua jenis investasi, baik itu pariwisata, monokultur atau pertambangan,” ujarnya.

Mengacu pada data Bank Indonesia sebagaimana dilaporkan Kantor berita Antara, pada 2020 NTT harus mendapat investasi Rp37,18 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7%.

Dalam pernyataannya November lalu, Gubernur NTT Victor Laiskodat mengatakan akan melakukan apapun untuk memudahkan investor di provinsinya.

Laiskodat mengatakan hal itu pada acara panen garam industri PT Inti Daya Kencana, di Kabupaten Malaka.

“Sebagai gubernur, saya sangat serius mendorong investasi. Pro dan kontra adalah hal biasa di dunia mana pun,” kata Victor.

“Tapi kita sebagai pemimpin harus percaya, baik gubernur maupun bupati, bahwa ini adalah pilihan terbaik yang mana masyarakat Malaka menata masa depan yang lebih baik, jadi ini harus dilakukan.

“Saya tidak mundur tapi saya berdiri di depan siapa saja yang akan mengganggu pengusaha.

“Berbeda bila pengusaha mencuri kekayaan NTT agar siap menghadapi gubernur,” ujarnya saat itu.

Proses evakuasi dan penyaluran bantuan bagi korban banjir di NTT terhambat cuaca buruk dan terputusnya akses transportasi.

Jembatan Benenain di Kabupaten Malaka, misalnya, ambruk. Akses lahan antar kecamatan di kawasan itu akhirnya terputus.

Nalle Anggi, warga Desa Forekmodok, Malaka, mengaku sudah mandiri mengungsi bersama keluarganya saat banjir setinggi tiga meter melanda permukimannya.

Anggi kini mengharapkan perlindungan yang lebih layak bagi keluarga dan tetangganya. Apalagi, kata dia, mereka mengungsi tanpa membawa bekal makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

“Setelah kami ke lokasi pengungsian, air banjir sekarang malah semakin meningkat. Jadi kami berharap mereka benar-benar dievakuasi karena hari ini lebih parah dari kemarin.

“Banyak juga yang dibutuhkan. Logistik sama sekali tidak ada, seperti pakaian, kebutuhan bayi dan orang tua,” kata Anggi.

Berbagai pihak kini menjanjikan bantuan bagi pengungsi di NTT, termasuk mendistribusikannya dengan pesawat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Flores Timur Agus Poli mengatakan, pemerintahnya kekurangan dana darurat. Agus menuturkan, dana alokasi umum penanggulangan bencana dipotong untuk penanganan pandemi Covid-19.