Pejabat Fungsional Dituntut Miliki Kompetensi Kolaboratif

oleh -0 views

AKSES DISINI – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan gesit.

Apalagi pola kerja jabatan fungsional sangat erat kaitannya dengan era digitalisasi melalui sistem penataan kerja yang fleksibel dengan regulasi proses bisnis yang sederhana. Hal tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Satuan Pembinaan Jabatan Fungsional bertema “Proyeksi Kedepan Pasca Pemerataan dan Jabatan Fungsional Inpassing Nasional” di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/4 / 2021) malam.

“Meski mandiri, pejabat fungsional juga dituntut memiliki kompetensi kolaboratif dengan jabatan lain agar semua bisa bekerja sama, bekerja sama secara dinamis, produktif dan melayani orkestra persalinan,” kata Anwar.

Anwar mengatakan, dengan kekuatan 1.904 Pejabat Fungsional setelah penyetaraan total 3669 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, memberikan angin segar upaya percepatan kinerja teknis dalam melaksanakan program kegiatan, mengingat masing-masing fungsi memiliki target kinerja yang lebih terukur.

Baca juga:
Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan UINSA, Kementerian Tenaga Kerja Memberdayakan Masyarakat Desa

“Harus kita sadari bersama, bahwa Sumber Daya Manusia Fungsional yang berkualitas tidak akan mampu bertahan jika pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Untuk menduduki jabatan fungsional, lanjutnya, dibutuhkan keterampilan atau persyaratan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Program pengembangan jabatan fungsional terencana dengan baik dan jelas untuk memfasilitasi pengembangan karir karyawan.

Begitu pula dengan penilaian kinerja yang rasional melalui tolok ukur yang jelas, hasilnya obyektif dan terukur, ”jelas Anwar.

Anwar mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Sekjen No: 1/0235 / KP 0804/3/2021 tentang Satuan Pembinaan Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi yang rekomendasinya akan didasarkan pada Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sedang disusun, Penilaian Skor Kredit dan Pembentukan Tim. Penilai Badan Skor Kredit.

Tentunya hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama Sekjen melalui Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Karena meskipun kita hanya pengguna, kewajiban ini tetap harus dijalankan oleh Lembaga Pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Wali Amanat, “lanjutnya.

Baca juga:
Diapresiasi sejumlah program, Kementerian Ketenagakerjaan menerima Penghargaan Merdeka 2021

Ia tidak memungkiri bahwa tanggung jawab ini juga semakin besar kepada Unit Teknis Pembinaan Fungsional Ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengenal Kerja mengingat tuntutan para pejabat fungsional Ketenagakerjaan di pusat dan daerah. level menjadi lebih kompleks.