Pasca Deklarasi, Partai Buruh Gerakan Cepat Mendaftarkan Manajemen ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Bagikan

Akses Disini, Jakarta – Partai Buruh bergerak cepat setelah deklarasi. Partai yang dipimpin Said Iqbal akan mendaftarkan pengelolaannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Setelah kami konsultasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum), ternyata didahului dengan pendaftaran pengadilan partai. Besok kami akan mendaftarkan pengadilan partai terlebih dahulu,” kata kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Said berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan surat pendaftaran begitu Partai Buruh mendaftarkan Pengadilan Partai.

“Makanya kami berharap Dirjen AHU bisa mempercepat arsip MK pihak yang akan kami bawa besok,” harapnya.


teks alternatif

Said melanjutkan, setelah Pengadilan Partai terbentuk, pihaknya akan mendaftarkan akta notaris kepengurusan Partai Buruh dan akta notaris tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Buruh.

“Nantinya Kementerian Hukum dan HAM akan mengecek apakah ada sengketa atau tidak dengan pihak pengadilan yang sudah tercatat,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia sangat berharap, setelah partai menyempurnakan persyaratan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laolly akan menerbitkan SK Partai Buruh.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat menandatangani surat Partai Buruh yang baru hasil Kongres Partai Buruh ke-4 (4-5 Oktober 2021),” katanya.

Jika sudah menerima SK, kata Said, Partai Buruh akan memasuki tahap verifikasi.

“Proses verifikasi di 34 provinsi bukan sekedar retorika, tapi memang benar ada pengurus, kantornya ada dan memang untuk saat ini banyak kantor serikat pekerja di provinsi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Partai Buruh saat ini memiliki 409 kepengurusan di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia.

“Di kabupaten kota kita ada 409 kelurahan, total di Indonesia ada 514. Yang 409 pengurus dan kantornya sudah siap,” pungkasnya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: