Ombudsman RI: Ada Maladministrasi dalam Proses TWK Pegawai KPK

  • Bagikan
Ombudsman RI: Ada Maladministrasi dalam Proses TWK Pegawai KPK

Akses Disini, Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia menyatakan ada maladministrasi dalam proses Tes Wawasan Nasional (TWK) di KPK. Temuan itu diteruskan Ombudsman kepada pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam hasil pemeriksaan secara keseluruhan, kami akan fokus pada tiga isu utama, yaitu pertama terkait dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan transisi pegawai KPK ke ASN. Kedua, pada proses pelaksanaan transisi. Pegawai KPK ke ASN, dan ketiga pada tahap penentuan hasil tes wawancara nasional atau penilaian TWK,” kata Ketua Ombudsman Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

“Tiga hal ini Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dan secara umum dari hasil pemeriksaan kami menemukan maladministrasi,” tambahnya.

Temuan Ombudsman akan diteruskan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri atau pimpinan KPK lainnya. Kemudian hasilnya juga akan diserahkan kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

“Dan yang ketiga adalah surat rekomendasi yang kami sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang ditemukan dalam pemeriksaan Ombudsman dapat ditindaklanjuti dan diambil langkah lebih lanjut,” imbuhnya.

Yang dikatakan Najih adalah hasil laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK terhadap seluruh pimpinan KPK. Langkah ini diambil menyusul tudingan Novel dkk tentang proses TWK yang penuh keanehan.

penjelasan KPK

Sebelumnya, pada 10 Juni 2021, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memenuhi panggilan Ombudsman RI. Nurul Ghufron menyampaikan tiga poin saat menyampaikan pernyataannya, apa saja itu?

“Apa pun yang diminta KPK tentunya dimulai dari perumusan kebijakan pemindahan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakan, peraturan, hingga pelaksanaannya dan setelah putusan MK,” kata Ghufron di waktu.

Ghufron mengaku menyampaikan tiga hal utama kepada Ombudsman. Pertama, KPK menegaskan memiliki legal standing atau dasar hukum pembuatan Perkom KPK Nomor 1/2020.

Pertama, ia mengungkapkan bahwa pengalihan status pegawai KPK pada awalnya diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK jo Pasal 3, dan aturan pelaksanaannya mengenai lamanya diatur dalam Pasal 69C UU KPK. Kemudian diatur kembali secara teknis dalam PP 41/2020. Kemudian dari PP 41/2020 diatur lebih rinci, secara teknis diatur oleh KPK dengan Perkom No 1/2021.

“Dasar pembuatan Perkom, Pasal 6 PP 41/2020. Itu yang menjadi dasar kewenangan KPK untuk mengatur dan kemudian mulai dari kebijakan, regulasi, melakukan pemindahan status pegawai KPK ke ASN,” kata Ghufron.

Kedua, Ghufron juga berbicara tentang prosedur, mulai dari pembentukan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, pelaksanaan peralihan status pegawai KPK yang meliputi uji wawasan kebangsaan hingga pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.

Ketiga, Ghufron menekankan bahwa semua proses mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan mutasi status pegawai dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Indikatornya transparan, KPK mengklaim seluruh pegawai KPK bisa membaca draf Perkom.

“Pada saat membuat Perkom transparan. Transparansi terbentuk dalam kegiatan apa? Setiap perkom yang ada di KPK selalu kami unggah ke KPK di milis KPK agar semua pihak di KPK mengetahui draft perkom tersebut,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron mengatakan penyusunan Perkom KPK juga telah mengundang beberapa pakar, seperti Eko Prasojo, Oce Madril, perwakilan Bulog (pihak yang telah melakukan pemindahan status pegawai dari non-ASN ke ASN), dan KemenPAN-RB, karena ada pengalaman dari sekretaris desa. menjadi ASN berdasarkan UU Desa.

“Itu menunjukkan kami transparan. Kami partisipatif dalam penyusunannya, baik regulasinya maupun implementasinya,” kata Ghufron.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan