Nyambi Jadi Komisaris BUMN, Politisi PDIP Minta Rektor UI Mundur

  • Bagikan

Akses Disini, Jakarta — Politisi PDIP Arteria Dahlan merasa dilecehkan dengan merangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dengan menjadi Komisaris BUMN.

Alumni Fakultas Hukum UI ini mengatakan, kampus kuning memiliki motto veritas (kebenaran), probitas (jujur), dan iustisia (adil) yang menjadi kebanggaan selama ini.

Arteria juga menilai Rektor UI seperti Presiden RI dengan posisi politik yang sangat tinggi. Ia juga mempertanyakan mengapa Rektor masih mau menjabat sebagai komisaris BUMN yang berada di bawah menteri. Arteria menganggap sikap ini memalukan.

“Saya masih merasa dilecehkan dan yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri sebagai rektor jika ada keinginan lain,” kata Arteria, Rabu (21/7/2021).

Menurut Arteria, waktu untuk mengurus UI juga sangat kurang jika dilakukan dengan serius. “Terutama jika Anda harus berbagi perhatian bahkan jika Anda seorang komisaris,” kata Arteria.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menilai merangkap jabatan Rektor UI bertentangan dengan undang-undang. Ari Kuncoro diangkat sebagai wakil komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI masih berlaku.

Peraturan tersebut melarang rektor merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, termasuk menjadi komisaris. Arteria mengatakan Ari harus diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi demi hukum.

“Maka semua kuitansi yang dilakukan secara melawan hukum bisa dikategorikan perbuatan korupsi lho, lihat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 20 tahun. Rp. 200 juta rupiah dan maksimal Rp. 1 milyar rupiah.

Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukannya atau karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama. jangka pendek 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Arteria, masalah ini harus diselesaikan jika Menteri Pendidikan dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga menghormati hukum. Dia menilai sikap para menteri itu justru menyusahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sayang Pak Jokowi direpotkan dengan hal seperti ini, padahal dia punya asisten yang seharusnya bisa menjaga agar hal seperti ini tidak terjadi,” kata Arteria seperti dikutip dari tempo.co.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan