Ngabalin Sebut Tidak Ada Unsur Kepentingan Dibalik Statuta UI

  • Bagikan
Ngabalin Bilang Tak Ada Unsur Kepentingan di Balik Statuta UI

Akses Disini, Jakarta — Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada unsur kepentingan dalam revisi Statuta Universitas Indonesia (UI).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Aturan ini merevisi undang-undang sebelumnya yang melarang Rektor UI merangkap jabatan sebagai Komisaris.

Revisi aturan ini seiring dengan gencarnya kritikan dari Rektor UI Ari Kuncoro yang juga Komisaris BRI.

“Tidak ada unsur kepentingan di balik revisi statuta UI, revisi itu dalam rangka menciptakan UI yang lebih baik,” kata Ngabalin, melalui akun Twitter @AliNgabalinNew, Kamis (22/7/2021).

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan UI yang lebih baik.

Ia lantas menyindir kembali mereka yang ‘nyyir’ kepada Jokowi. “Yang sinis harus diperiksa pengetahuannya,” kata Ngabalin.

Salinan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI akan diedarkan mulai Senin (19/7/2021). Aturan baru tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Peraturan tersebut menjadi sorotan publik karena diterbitkan setelah adanya dugaan merangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro. Ari menjabat sebagai Rektor UI sekaligus Komisaris BRI.

Padahal, Pasal 35 PP Nomor 68 Tahun 2014 menyatakan Rektor UI tidak boleh merangkap jabatan. Salah satu poin dalam pasal tersebut adalah larangan menduduki jabatan pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta.

Situs resmi Sekretariat Negara bahkan belum mengunggah salinan PP tersebut hingga saat ini. Padahal, PP nomor 74 dan 76 sudah diunggah ke website jdih.setneg.go.id.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan