Nah! Polri Jadi Institusi Nomor 1, Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM

oleh -0 views

AKSES DISINI – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Polri atau Polri adalah lembaga yang paling banyak menerima pengaduan tentang pelanggaran HAM. Data tersebut berdasarkan laporan jumlah pengaduan selama lima tahun terakhir.

Data tersebut disampaikan Taufan dalam rapat gabungan dengan Komisi III DPR, Selasa (6/4/2021) hari ini.

“Kalau kita lihat statistik yang paling banyak dikeluhkan oleh Polri, kedua korporasi, ketiga pemerintah daerah. Lalu tentu ada kehakiman, pemerintah pusat, dalam hal ini beberapa kementerian terkait. Tapi ketiganya selalu yang paling tinggi pengaduannya, “kata Taufan.

Typhoon menjelaskan, ada dua jenis pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

Baca juga:
Diterbitkannya Telegram Kapolri, Media Dilarang Melaporkan Arogansi Anggota Polri

“Polisi entah karena ada kasus yang menurut pengaduannya dilakukan oleh polisi, atau karena ada pihak lain yang dicurigai atau dituduh oleh pelapor melanggar HAM kepada polisi, yang dinilai tidak tepat untuk ditangani penegakan hukum. Jadi tipologi itu ada dua, ”kata Taufan.

Meski demikian, kata Taufan, tidak semua pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi benar. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi ulang, ditemukan pengaduan yang tidak berdasarkan data yang kuat.

Meski demikian, Taufan tetap menegaskan, berdasarkan laporan statistik, Polri lah yang paling banyak melakukan pengaduan.

“Tapi tentunya data statistik ini menunjukkan bahwa polisi harus mendapat perhatian khusus. Sehingga polisi kita benar-benar bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga demokrasi di negara kita tercinta,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Taufan mengatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 28.305 pengaduan tentang pelanggaran HAM. Namun setelah dilakukan seleksi lanjutan, ada sekitar 9.800 duan yang dihentikan karena masalah administrasi.

Baca juga:
Dalih untuk kinerja yang lebih baik, media dilarang menyiarkan tindak kekerasan polisi

“Karena sebagian pengaduan hanya salinan. Jadi yang utama pengaduannya bukan Komnas HAM, misalnya ORI atau lainnya. Karena itu, 9.800 juga karena alasan administratif kami tidak melanjutkan,” kata Taufan.

“Ada 14.363 pengaduan yang diteruskan yang termasuk dalam dukungan pemantauan untuk penyidikan terhadap 4.536 kasus, kemudian ada 3.400 kasus yang kami serahkan ke dukungan mediasi,” imbuhnya.