Minta UU Hak Cipta Segera Dikoreksi, MK: Banyak salah ketik

  • Bagikan
Minta UU Ciptaker Segera Diperbaiki, MK: Banyak Salah Ketik

Akses Disini, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya typo dalam UU Cipta Kerja.

Berikut kesalahan ketik UU Cipta Kerja versi DPR yang kemudian dikoreksi Pemerintah, seperti dikutip dari putusan MK, Kamis (25/11/2021):

Halaman 151-152 dari RUU Hak Cipta

Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) terdapat perubahan Pasal 46 yang menyatakan:

teks alternatif

Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengatur agar ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan pengaturan mengenai:
A. ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak: b. cadangan bahan bakar minyak nasional; C. pemanfaatan sarana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
D. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan f. Bisnis transmisi dan distribusi Gas Bumi.
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pengawasan di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). peraturan dan penetapan tarif yang disetujui oleh Menteri. “

Namun, pada halaman 227-228 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) Pasal 46 tidak lagi termuat dalam Perubahan UU 22/2001 [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

Halaman 388 dari RUU Hak Cipta

Pada halaman 388 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) terdapat perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (8 ) yang semula berbunyi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e adalah usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah”, namun pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi “Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e adalah usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil. dan Usaha Kecil”. Perubahan tersebut menghilangkan kata “perantara”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

Halaman 390 RUU Cipkater

Pada halaman 390 RUU Cipkater (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) perubahan UU 40/2007, terdapat ketentuan dalam Pasal 153D ayat (2) yang semula berbunyi “Direktur berwenang menyelenggarakan.. .” namun pada halaman 613 UU 11/2020 (setelah disahkan/berlaku) ketentuan Pasal 153D ayat (2) diubah sehingga berbunyi “Direksi berwenang menjalankan pengurusan………”. Perubahan tersebut menggantikan kata “Direktur” menjadi kata “Direktur” [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK- 188]

Halaman 391 RUU Hak Cipta

Pada halaman 391 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) perubahan UU 40/2007 terdapat ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b yang semula berbunyi “jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam undang-undang dasar telah berakhir”, namun pada halaman 614 UU 11/2020 (setelah pengesahan/pengumuman) ketentuan Pasal 153G ayat (2) huruf b diubah menjadi “jangka waktu pendirian yang ditentukan dalam pernyataan pendirian telah berakhir”. Dengan demikian, perubahan tersebut menghilangkan frasa “anggaran dasar” menjadi “pernyataan posisi”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

Halaman 390 RUU Hak Cipta

Pada halaman 390 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) perubahan UU 40/2007, terdapat perubahan ketentuan Pasal 153 yang semula berbunyi “Ketentuan mengenai iuran perseorangan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara, bukan pajak”, namun pada halaman 612 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 153 diubah menjadi “Ketentuan mengenai biaya perolehan Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak”. Dengan demikian, perubahan kata “Perorangan” menjadi “Perusahaan”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

Halaman 374 dari RUU Hak Cipta

Pada halaman 374 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden) yang mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 100 yang semula berbunyi “Inkubasi sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 bertujuan untuk …”. Selanjutnya dalam Pasal 101 pada halaman yang sama terdapat ketentuan yang semula berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi …”. Namun demikian, pada halaman 586-587 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) acuan ketentuan Pasal 100 diubah menjadi “Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk…”. Selanjutnya, acuan ketentuan Pasal 101 diubah menjadi berbunyi “Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi …”. [vide bukti PK-90, bukti PK-186, dan bukti PK-188];

Halaman 492-494 UU 11/2020

Pada halaman 492-494 UU 11/2020 (setelah disahkan/ditetapkan) yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU 8/2019) terdapat angka 1 tentang perubahan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 dan angka 19 UU 8/2019, yang selanjutnya tertulis lengkap Pasal 1 Ketentuan Umum, yang mengubah UU 8/2019 menjadi angka 1 menjadi angka 20. Namun, dalam UU 8/2019 yang asli/asli terdapat ketentuan umum mulai dari angka 1 sampai dengan angka 28 sehingga adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum atas penerapan Pasal 1 Ketentuan Umum mulai angka 21 sampai dengan angka 28 tentang: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, Flying Group, DPR RI Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri, Hari, dan Semua Orang.

Referensi Artikel

UU 11/2020 ternyata juga terdapat kesalahan pengutipan dalam referensi pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan:

“Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:…”.

Sedangkan isi Pasal 5 menyatakan “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan”. Selain konstitusionalitas norma ketentuan UU 11/2020, yang harus dijadikan acuan adalah Pasal 4 huruf a yang menyatakan “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Penciptaan Lapangan Kerja yang meliputi: a.peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha;…”.

Dengan demikian, hal ini membuktikan telah terjadi kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga tidak sesuai dengan asas “clarity of formulasi” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. , sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: