Minta Kepastian Hukum Kasus Sengketa Lahan, Warga Bara Baraya Sambangi MA

oleh -1 views

AKSES DISINI – Perwakilan warga Bara-baraya, Makassar, melaporkan dugaan mafia peradilan dan pelanggaran teknis peradilan, hukum acara, maladministrasi, dan layanan publik ke gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Hal ini terkait dengan soal sidang Bara-Baraya Vs Pangdam XIV Hasanuddin Makassar dan Nurdin Nombong kepada Ketua Mahkamah Agung.

Kasus persidangan berupa sengketa tanah di Jalan Abubakar Lambogo, Desa Bara-Baraya yang diklaim oleh Kodam XIV Hasanuddin (dahulu Kodam VII Wirabuana).

“Hari ini kami telah menyampaikan laporan pengaduan dugaan pelanggaran teknis hukum acara alat administrasi dan pelayanan publik kepada Ketua MA,” kata Heri, warga Bara-Baraya di Mahkamah Agung.

Baca juga:
Sekretariat Negara Unggah Pernikahan Putrinya, Krisdayanti Puji Atta Halilintar

Selain itu, warga Bara-baraya juga akan menyampaikan laporan dugaan tersebut ke Badan Pengawas MA besok.

Ia berharap Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan dugaan mafia peradilan dan pelanggaran teknis peradilan, hukum acara, maladministrasi, dan layanan publik dalam kasus persidangan warga Bara-Baraya vs Pangdam XIV Hasanuddin Makassar dan Nurdin Nombong.

“Kami akan serahkan surat ke Badan Pengawas MA. Kami minta laporan kami ditindaklanjuti materi pokok pengaduannya,” ujarnya.

Warga, kata Heri, juga meminta uji keseimbangan. Karena itu, dia mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta kepastian proses perkara yang sedang berjalan di tingkat kasasi.

“Kami minta pengadilan berimbang, kami juga minta kepastian terkait proses perkara di tingkat kasasi yang sedang berlangsung. Karena ini berdampak pada keresahan masyarakat dimana ada oknum TNI yang melaporkan bahwa warga Bara-Baraya sudah berada di tingkat kasasi. akan segera digusur, ”kata Heri.

Baca juga:
MA diharapkan bisa memperkuat putusan hukuman seumur hidup Koruptor Jiwasraya

Menurut Heri, warga juga menuntut transparansi dan kepastian hukum terkait proses perkara yang sedang diajukan kasasi.

“Warga berharap hakim menjaga integritas dan tidak mau diintervensi. Sarga berharap putusan yang obyektif dan adil dalam kasus Bara Baraya.

Ketua RT Bara-Baraya Andarias menambahkan, kedatangan mereka sekaligus ingin meminta kepastian hukum kepada MA terkait dugaan mafia peradilan dan pelanggaran teknis peradilan hukum acara, maladministrasi dan pelayanan publik dalam persidangan kasus Bara-Baraya. warga vs Pangdam XIV Hasanuddin Makassar dan Nurdin Nombong.

“Kami ingin kejelasan tentang ini,” kata Andarias.

Masalah Kronologis

Andarias mengungkapkan, kasus sengketa tanah bermula pada akhir 2016.

Andarias mengatakan, lahan di Jalan Abubakar Lambogo pernah ditempati Asrama Tentara Indonesia.

Padahal tanah warga bukan merupakan areal asrama TNI. Sejak orang tuanya tinggal, Kodam XIV Hasanuddin saat itu tidak pernah menyatakan bahwa tanah rumahnya adalah milik TNI.

“Sejak orang tua kami tinggal di sana, tidak ada satu pihak pun, termasuk TNI, dalam hal ini Kodam XIV Hasanuddin, yang mengatakan bahwa tanah kami adalah bagian dari tanah yang mereka sewa atau sebagian dari tanah yang dikuasai TNI,” ujarnya.

Warga juga diminta mengosongkan rumahnya mulai akhir Desember 2016 hingga 20 Februari 2017 lalu dimulai pada 21 Agustus 2017.

Pangdam, kata Andarias, kembali mengeluarkan perintah untuk mengosongkan rumah yang mereka anggap sebagai tanah pendudukan TNI yang disewa dari pemiliknya.

“Mereka keluarkan surat perintah, isinya sama bagi kami untuk keluar rumah karena itu bagian dari asrama, sebagai bagian dari tanah yang ditempati yang katanya disewakan dari pemiliknya,” ujarnya.

Masyarakat kemudian tidak terima dan masalah berlanjut pada konferensi PN Makassar.

“Kemudian mengajukan kasus ini ke pengadilan negeri dan yang terjadi adalah kami menang saat itu. Kemudian mereka (penggugat) naik banding. Kami juga menang di Pengadilan Tinggi. Kemudian mereka kembali ke pengadilan negeri mereka melanjutkan kasasi saat itu. ,” dia berkata. .

Sementara itu, Koordinator Perwakilan Warga Bara Baraya M Nur mengatakan, warga diminta mengosongkan lahan dan akan diberikan ganti rugi sebesar Rp 35 juta.

Namun, warga dengan tegas membantah tidak akan menjual tanah milik orang tuanya, yang sudah ia tempati selama 50 tahun.

Nur menegaskan, mereka memiliki bukti, yakni IMB, akta jual beli yang dikeluarkan PPAT setempat.

“Sudah tiga kali kami diminta mengosongkan tanah dan ganti rugi sebesar Rp 35 juta. Kami tidak akan menjual dan pergi, karena kami memiliki dokumen resmi dan tidak ada hak TNI untuk urusan kami. Kami digugat oleh tuan tanah yang tidak tahu kemana. asalnya dari sertifikat 2016. Padahal kita hanya punya waktu 50 tahun untuk membayar pajak, kita sudah punya IMB dan punya akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT setempat, ”kata Nur.

Bahkan, ia sempat heran penggugat, Nurdin Nombong, tak pernah hadir dalam persidangan tersebut.

“Ini tidak pernah datang tanpa alasan tertentu dan ini sudah 100 tahun, katanya pengacara. Tapi dalam persidangan mediasi dia tidak pernah dihadirkan. Harus ada alasan seperti sakit dll. Penggugat tidak terikat apakah kita ingin melawan. orang mati atau yang hidup, “katanya.

Lebih lanjut Nur mengatakan tidak ada intimidasi tetapi diberi tiga perintah untuk membuka lahan pada 2017.

“Dia cuma bilang rumahnya kosong, ada SP, SP1 sampai SP 3, tapi kami tidak mau kami tetap terapung. Jadi ada anak-anak yang secara psikologis terganggu tidak mau sekolah. Rumah kami ada dijaga. Itu selama sebulan, “ujarnya.

Tercatat, 39 warga Bara-Baraya digugat dalam kasus ini oleh Nurdin Nombong bekerja sama dengan Pangdam XIV Hasanuddin Makassar. Intinya, gugatan tersebut meminta warga Bara-Baraya mengosongkan lahan seluas ± 3.517 M²
dan 960 M².

Sedangkan tanah yang telah dikuasai warga selama kurang lebih 50 tahun sebagai kawasan pemukiman berdasarkan akta jual beli yang sah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Saat ini perkara tersebut sudah dalam tahap pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.