Mencegah lonjakan kasus Nataru, DPR mempertanyakan PPKM Level 3 hanya seminggu

  • Bagikan
WTP Bukan Tolok Ukur Kinerja Anggaran, Pemerintah Diminta Jangan Terbuai

Akses Disini, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah tentang potensi lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun. Apalagi saat ini ada ancaman varian baru Omicron yang sudah ditemukan di beberapa negara.

“Varian Omicron telah terdeteksi di Afrika Selatan, Eropa dan Kanada. WHO menyebut varian ini lebih berbahaya karena berpotensi menyebar lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Kalau tidak segera kita antisipasi, kemungkinan besar varian ini akan segera hadir di Indonesia,” kata Netty di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Sementara itu, UK Health Security Agency (UKHSA) mengatakan mutasi pada varian ini akan membuat virus tidak dapat dibendung oleh respon antibodi dari vaksin atau juga sistem kekebalan bagi mereka yang telah divaksinasi.

Karena itu, kata Netty, dia meminta pemerintah memperketat penjagaan dan pemeriksaan di pintu masuk kedatangan, terutama dari luar negeri. Baik melalui laut, udara maupun darat. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada WNA/WNI yang berasal dari negara yang ditemukan varian baru. Tingkat pengujian dan penelusuran dengan alat yang akurat.


teks alternatif

“Jangan sampai kita ketinggalan lagi seperti varian delta plus beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Netty juga meminta Inmendagri 62/2021 lebih efektif menahan lonjakan kasus selama libur Natal dan Tahun Baru.

“Kenapa Menteri Dalam Negeri ini baru berlaku sejak 24 Desember? Jika ingin lebih efektif, Inmendagri ini harus berlaku seminggu sebelum dan seminggu setelah Natal. Pelaksanaan PPKM Level 3 selama dua minggu akan lebih efektif menekan lonjakan kasus,” kata Netty.

Netty juga meminta agar pelaksanaan PPKM Level 3 dilaksanakan secara maksimal. “Dari kasus-kasus yang terjadi memang ada larangan tapi masih banyak masyarakat yang bisa kabur dan nekat kembali ke kampung halaman. Artinya masih terjadi mobilitas masyarakat yang tinggi. Petugas dan pos penyadapan di dalam dan di luar kota harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena itu, menurut saya PPKM Level 3 penting dilaksanakan selama dua minggu, agar tidak ada yang mencuri awal mudik,” kata politisi PKS itu.

Netty meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai lonjakan kasus tersebut. “Kita tidak berdoa, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah harus waspada baik dari sisi SDM maupun fasilitas kesehatannya. Kita harus belajar dari masa lalu dimana infrastruktur kesehatan kita lumpuh akibat tingginya angka kematian. kasus setelah libur Idul Fitri,” katanya.

Terakhir, Netty mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam berproses dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Penurunan tingkat PPKM di seluruh Indonesia hampir membuat publik euforia. Pusat perbelanjaan dan hiburan, transportasi umum dan fasilitas umum lainnya telah dipadati orang. Kita tidak boleh mengabaikan proses jika tidak ingin menuai badai,” katanya.

Penulis: Tio

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan