Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan memberikan perhatian khusus dan terus berkomitmen dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk dalam hal perlindungan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, saat Webinar bertajuk “Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan Pekerja” yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/4/2021).

Ida mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan telah menerapkan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

Pertama, kebijakan protektif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan; istirahat perut untuk kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamul pada shift malam.

Kedua, kebijakan kuratif, yaitu kebijakan pemerintah yang melarang pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan karena perkawinan, kehamilan, atau persalinan.

“Di sisi lain, perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri,” kata Ida.

Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan dari praktik diskriminatif dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

“Perlindungan tersebut dimulai dari proses rekrutmen hingga pelaksanaan kerja di tempat kerja, pelatihan dan promosi jabatan, perlindungan kesehatan dan jaminan kerja, serta pensiun,” ujarnya.

Ida menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus berupaya mengembangkan program pemberdayaan pekerja perempuan melalui kegiatan padat karya mandiri, kewirausahaan, serta peningkatan kesadaran berbagai pemangku kepentingan terkait, atau melalui sosialisasi terkait pemenuhan dan perlindungan hak. pekerja perempuan di tempat kerja.

Tinggalkan Balasan