Memaknai Surat TR Kapolri: “Otoriter dan Antikritik”

oleh -0 views

AKSES DISINI Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat Telegram yang berisi instruksi untuk melarang penyiaran kekerasan dan arogansi polisi beberapa jam setelah dikeluarkan. Surat telegram tersebut kemudian dipandang sebagai bentuk anti kritik dan otoritarianisme oleh polisi.

“Meski telegram itu baru berumur beberapa jam, tidak menutup-nutupi adanya semangat otoritarianisme di kalangan petinggi polisi,” kata Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bambang Rukminto saat dihubungi. Suara.com, Rabu (7 / 4/2021).

Ia menilai isi surat telegram itu menunjukkan tidak adanya kebebasan berpendapat dan transparansi yang bertanggung jawab.

Menurut Bambang, indikasinya tidak hanya ada di surat telegram. Sejumlah tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap anggota pers juga menjadi buktinya.

Baca juga:
Kapolri Akui Kekerasan Aparat: Tak Suka Tampil Sombong!

Artinya, polisi tidak memahami semangat demokrasi yang diamanatkan reformasi 1998, katanya.

Diketahui bahwa surat Telegram bernomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 ditandatangani langsung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Senin (5/4).

Salah satu poin dari telegram itu melarang penyiaran upaya atau tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Penjelasan polisi

Polri menjelaskan tentang surat telegram yang melarang media menyiarkan arogansi polisi.

Baca juga:
Kapolri Minta Maaf Usai Dikritik Soal Larangan Media Meliput Polisi Sombong

Dalam telegram itu ada 11 butir larangan. Namun, telegram tersebut disebut-sebut hanya untuk media internal kepolisian.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Porli Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi wartawan, Selasa (6/4/2021).

“(Perintah Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada petugas Humas Polri,” ujarnya.

Dia menegaskan, aturan itu tidak ditujukan untuk media nasional.

“(tidak berlaku untuk media nasional) ya, hanya untuk penggunaan internal,” ucapnya.

TR Dicabut

Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021 yang berisi larangan pemberitaan kekerasan dan arogansi polisi oleh media akhirnya dicabut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan pencabutan yang dilakukan setelah beberapa jam, telegram tersebut memicu kontroversi.

Penyusutan atau pembatalan tersebut disampaikan Kapolri melalui telegram nomor ST / 759 / IV / HUM 3.5.4 / 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Humas Mabes Porli Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono tertanggal 6 April. 2021.

“Sebagaimana ref nomor empat (Surat Telegram Nomor: ST / 750 / IV / HUM / 3.4.5 / 2021) di atas dinyatakan dicabut / dibatalkan,” bunyi isi sebagian surat yang dikutip Suara.com, Selasa (6 / 4/2021).

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pembatalan tersebut.

“Ya (surat itu benar),” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan.