Mafia Tanah di Tangerang Tak Tersentuh, Langkah Tegas Presiden Jokowi Ditunggu-tunggu

  • Bagikan
Mafia Tanah di Tangerang Tak Tersentuh, Langkah Tegas Presiden Jokowi Dinanti

AKSES DISINI.comLangkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat dinantikan dalam melaksanakan reforma agraria.

Pasalnya, reforma agraria yang diharapkan pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan sengketa pertanahan belum terlaksana dengan baik.

Pasalnya, praktik mafia tanah atau ‘tuan tanah’ masih saja terjadi, tak terkecuali di kawasan Pantura Kabupaten Tangerang.

“Sudah lebih dari 16 tahun saya keliling ke seluruh daerah di Indonesia dan saya lihat meski sudah ada Reforma Agraria, para tuan tanah belum hilang,” ujar Dosen Pascasarjana Sekolah Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan ( Unpar) Prof.Dr.Darwin Ginting.

“Sebaliknya, praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan ada tuan tanah yang menguasai hingga ribuan hektar lahan,” imbuhnya dalam diskusi ‘Mengungkap Kepintaran Mafia Tanah’ yang digelar Forum Diskusi Jurnalis Tangerang (FDWT) online baru-baru ini.

Menurut Darwin, memberantas praktik mafia tanah bukanlah perkara mudah karena ditengarai telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penanggung jawab pertanahan.

“Mafia tanah tidak terlihat tetapi ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Wakil Ketua Tim Ahli PPAT Pusat.

Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyayangkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas mafia tanah belum ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang, terkesan tidak serius, karena sejauh ini belum ada pelaku yang terjerat hukum.

“Saya heran, khususnya di Pantura Kabupaten Tangerang, meski banyak korban dengan luas tanah yang sangat luas, sepertinya mafia tanah ini belum tersentuh hukum,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional itu. KPN).

Adib menambahkan, konflik agraria di kawasan Pantura Kabupaten Tangerang sudah berlarut-larut meski masyarakat telah mengadukan ke berbagai instansi kepada pemerintah daerah, BPN, Kemenko Polhukam dan DPR RI.

“Praktik mafia tanah tidak bisa berjalan sendiri, dengan mandeknya penanganan kasus perampasan hak atas tanah di Pantura, hal ini memperkuat kecurigaan saya terhadap keterlibatan unsur-unsur di pemerintah, BPN dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia berharap Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dalam menangani kasus mafia tanah ini, khususnya di kawasan Pantura Tangerang.

“Jika praktik mafia tanah ini bisa diberantas, maka akan menjadi sejarah manis bagi pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Berbeda dengan Pengamat Politik dan Komunikolog, Tamil Selvan. Dalam hal ini, ia menyarankan agar para korban mafia tanah bersatu dalam memperjuangkan hak atas tanahnya.

Salah satunya menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat yang telah menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIB) bahkan sertifikat atas tanah milik warga.

“Perlu dipertanyakan apakah penerbitan NIB bahkan sertifikat atas tanah milik warga merupakan unsur kesengajaan atau perintah dari mafia tanah,” ujarnya.

Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN mengenai keberadaan kepemilikan tanah yang sangat besar oleh individu. Padahal, kata dia, dalam UU Agraria ada batasan kepemilikan tanah oleh perorangan, terutama di lokasi yang padat penduduk.

“Entah itu hasil sita atau beli, bagaimana bisa di kawasan 4 kecamatan di kawasan Pantura Kabupaten Tangerang ini ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan. hektare dan itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kami tanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo.

Menurutnya, banyak orang yang sudah memiliki sertifikat tanah tetapi harus tinggal bersamanya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan