Kubu KLB Gugat AD/ART PD ke PN Jakpus, Minta Kepengurusan AHY Dibatalkan

oleh -0 views

AKSES DISINI – Fraksi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang mengaku telah mengajukan gugatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tak lama kemudian pemerintah menolak pengurus Partai Demokrat gara-gara KLB.

Juru bicara kubu KLB, Muhammad Rahmad mengatakan, gugatan terkait AD / ART ke PN Jakarta Pusat dilayangkan pihaknya pekan lalu.

Ada tiga hal yang tunduk pada klaim KLB. Salah satunya adalah meminta pembatalan AD / ART Partai Demokrat pada 2020 dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan.

“Meminta PN mencabut AD / ART 2020 karena melanggar hukum baik formal maupun materil,” kata Rahmad kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Baca juga:
Biar Pria, Moeldoko Buat Pesta Baru, Tengku Zul: Soponyono Agung

Kubu KLB dalam gugatannya meminta pengadilan membatalkan akta notaris AD / ART Partai Demokrat untuk tahun 2020. Pembatalan juga ditujukan pada struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat, di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“(Gugatan ketiga) kubu AHY meminta ganti rugi Rp 100 miliar dan uangnya kami berikan kepada seluruh DPD dan DPC seluruh Indonesia yang sudah menyetorkan ke pusat,” kata Rahmad.

Sementara itu, terkait apakah kubu KLB akan menggugat keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang menolak pengurus Partai Demokrat akibat KLB, Rahmad belum memastikan lebih lanjut.

“Gugatan terhadap keputusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang, sesuai Pasal 55 UU PTUN, ada waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN, cicilan saja. Jangan terburu-buru,” ujarnya.

Baca juga:
Aksi Rambut Rontok, Ketua Demokrat Lebak: Ini Janji Kami dan Wujud Syukur