Kritik Anggaran Dasar UI, LIPI: Ada Tangan Gaib yang Lebih Dahsyat

  • Bagikan
Kritik Akal-akalan Statuta UI, LIPI: Ada Invisible Hand yang Lebih Berkuasa

Akses Disini, Jakarta — Publik di Tanah Air menyoroti siasat pemerintah untuk mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI), agar Rektor UI Ari Kuncoro bisa merangkap jabatan di Komisaris BUMN. Pasalnya, Statuta UI sebelumnya jelas melarang Rektor UI merangkap jabatan, termasuk di BUMN.

Ketua Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor juga angkat bicara soal munculnya revisi Statuta UI pasca terungkapnya dwijabat Rektor UI Ari Kuncoro.

Pria yang juga dosen FISIP UI ini menilai polemik ini menunjukkan adanya tangan tak kasat mata yang lebih berkuasa dari regulasi.

“Ini memperkuat keyakinan bahwa ada tangan tak kasat mata yang jauh lebih berkuasa dari aturan di sekitar kita,” kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Selain itu, menurutnya, polemik ini menunjukkan bahwa aturan adalah prosedur tanpa makna.

Lebih lanjut, kata dia, kasus Rektor UI dan revisi undang-undang ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dan itu memperkuat pandangan bahwa segala sesuatu mungkin dan boleh jika dikaitkan dengan kepentingan penguasa,” katanya seperti dikutip Kompas.

Diketahui, Rektor UI kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Pasalnya, salah satu aturan yang direvisi dalam statuta baru atau PP Nomor 75 Tahun 2021 terkait persyaratan merangkap jabatan rektor.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro saat ini menjabat sebagai Deputi Komisaris Bank BUMN.

Sebelum UU direvisi, banyak pihak menilai Ari Kuncoro telah melanggar aturan.

Pasalnya, dalam undang-undang lama atau PP 68/2013, Pasal 35 huruf c, melarang rektor merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD.

Namun, PP 75/2021 mengubah diksi ‘jabatan’ menjadi ‘direktur’. Dalam Pasal 39 huruf c, penyebutan rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direktur.

Artinya ada celah untuk rangkap jabatan pada jabatan lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Berikut isi Pasal 39 PP 75/2021:

Rektor dan Wakil Rektor, sekretaris universitas, dan pimpinan lembaga dilarang merangkap jabatan sebagai:

Sebuah. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat dan daerah;

c. direksi badan usaha milik negara/daerah atau swasta; atau

d. pengurus/anggota partai politik atau organisasi yang terafiliasi langsung dengan partai politik

Editor: Alfian Risfil A

  • Bagikan