KPK Bidik Sejumlah Orang Diduga Kecipratan Duit Korupsi Cukai di Bintan

oleh -3 views

AKSES DISINI – Penyidik ​​KPK sedang menyelidiki dugaan penerimaan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penambahan kuota dalam kasus dugaan korupsi barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di kawasan Kabupaten Bintan.

Dugaan aliran uang itu terdeteksi setelah penyidik ​​KPK memeriksa lima saksi di Polres Tanjung Pinang.

Mereka adalah, Alfeni Harmi, Staf Bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Penanaman Modal pada Tata Usaha Bintan Kabupaten Bintan; dan Kepala Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Kemudian, Anggota Divisi Pelayanan Terpadu BP Bintan, Yurioskandar; Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan atau Pembantu Bupati Bintan Periode 2016-2021, Rizki Bintani; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Bintan Kepala BP Bintan 2011-2016, Mardhiah; dan Restauli sebagai pensiunan PNS

“Para saksi telah dijajaki ilmunya, antara lain terkait proses penghitungan kuantitas dan total kuota rokok dan minuman beralkohol serta dugaan penerimaan sejumlah uang akibat pemberian kuota kepada pihak-pihak terkait perkara ini. , ”kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Namun, Ali belum bisa menjelaskan secara jelas soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebab, ia beralasan sesuai dengan kebijakan Pimpinan KPK Era Firli Bahuri, penetapan status tersangka kasus korupsi baru diumumkan setelah penahanan resmi dilakukan.

“Bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan ketika tersangka sudah ditangkap atau ditahan,” kata Ali.

Ali juga memastikan KPK akan membeberkan kepada publik tentang pembangunan kasus tersebut, serta barang bukti apa saja dan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta dakwaannya.

“Sebagai bentuk transparansi kepada publik, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan kasus ini,” ujarnya.