Usai kabar tersebut, Henny langsung melakukan klarifikasi kepada Ketua LSP Press Indonesia Karenanya Mandagi. Ia mengatakan belum membuat pernyataan yang melarang Dewan Pers mensertifikasi jurnalis.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam pengarahannya pada pembukaan pelatihan calon asesor kompetensi BNSP. Saya tidak mengeluarkan pernyataan yang melarang Dewan Pers mensertifikasi jurnalis. “Jadi media membuat kesimpulan dan membuat pemberitaan dengan judul seperti itu,” kata Henny.

Untuk itu, Henny meminta media melaksanakan kewajiban koreksi.

Kutipan di atas merupakan salah satu pernyataan Henny pada acara tersebut dan pernyataan yang benar adalah: “Jika Dewan Pers ingin memberikan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional, Dewan Pers akan membentuk LSP yang dilisensikan oleh BNSP di sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2018 tentang BNSP dan / atau merekomendasikan pembentukan LSP di bidang jurnalistik sesuai dengan ketentuan perizinan LSP, ”jelas Henny.

“Dan ini diselaraskan agar LSP bisa dibentuk di Dewan Pers, untuk menjamin dan menjaga kompetensi profesi wartawan,” jelasnya.

Henny juga menjelaskan, BNSP pada prinsipnya melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dinyatakan BNSP memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional,” ujarnya lagi.

“LSP Pers Indonesia harus melalui tahapan penilaian perizinan dan uji testimoni dari BNSP untuk mendapatkan izin BNSP. Jika sudah mendapatkan izin BNSP, LSP ini dapat menjadi LSP pertama di bidang jurnalistik di Indonesia dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk mengesahkan kompetensi profesi jurnalistik, ”ujarnya.
Henny S Widyaningsih. (Sumber: Dewan Pers Indonesia)

Tinggalkan Balasan